Jakarta, ERANASIONAL.COM — PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk telah menyalurkan Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp1,3 triliun hingga 20 November 2025. Angka itu tercapai dalam kurun waktu satu bulan lebih, sejak diluncurkan oleh pemerintah pada 24 Oktober 2025.
Secara nasional, data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menunjukkan, sebanyak sembilan bank penyalur KPP membukukan total penyaluran sebesar Rp2,09 triliun hingga akhir November 2025, yang terdiri dari kredit sisi supply (pasokan) sebesar Rp1,94 triliun dan sisi demand (permintaan) sebesar Rp149,69 miliar. Dari pencapaian tersebut, BTN menguasai lebih
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan posisi BTN sebagai bank spesialis pembiayaan perumahan menjadikan korporasi, menjadi referensi utama pelaku industri properti, termasuk pengusaha skala UMKM, ketika membutuhkan dukungan pembiayaan.
“Kredit Program Perumahan menjadi solusi yang menarik bagi pelaku usaha sektor perumahan termasuk untuk skala UMKM, dan BTN memiliki keahlian di bidang ini,” kata Nixon dalam keterangannya seperti dikutip Antara, di Jakarta, Jumat (5/12/2025),
Secara nasional, sebanyak sembilan bank penyalur KPP membukukan total penyaluran sebesar Rp2,09 triliun hingga akhir November 2025, menurut data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Jumlah tersebut terdiri dari sisi kredit penyediaan (pasokan) sebesar Rp1,94 triliun dan sisi permintaan (permintaan) sebesar Rp149,69 miliar.
BTN berhasil menguasai lebih dari 61 persen porsi penyaluran nasional. Menurut Nixon, pencapaian ini mendorong tingginya kebutuhan pembiayaan dari pelaku usaha properti, serta pengalaman BTN selama 75 tahun dalam membangun ekosistem perumahan dan melahirkan lebih dari 7.000 pengembang.
Nixon mengungkapkan bahwa para pelaku usaha perumahan terutama pengembang menunjukkan minat yang tinggi terhadap kredit KPP sisi pasokan.
Hal ini sebagaimana data Kementerian PKP pada periode yang sama, dengan sebanyak Rp1,44 triliun disalurkan untuk para pengembang perumahan di sisi pasokan, tertinggi di antara sektor-sektor lainnya.
“Ini juga sesuai dengan pengamatan kami bahwa para debitur BTN yang wiraswasta seperti pengembang dan kontraktor membutuhkan skema kredit menarik untuk memperluas proyek mereka, atau misalnya pengusaha bahan bangunan menambah kapasitas stok mereka. Dengan potensi yang tinggi ini, kami yakin KPP akan menjadi mesin baru bagi BTN ke depan,” kata Nixon.
BTN juga telah melakukan sosialisasi KPP di beberapa daerah dan melihat minat yang tinggi karena kebutuhan terhadap perumahan meningkat sejalan dengan perekonomian lokal yang juga bertumbuh di berbagai daerah tersebut.
Misalnya saja wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara dan Sumatera masih menjadi kontributor terbesar untuk kredit KPP BTN sisi supply, dengan jumlah debitur masing-masing mencapai lebih dari 100.
KPP, ujar Nixon, akan menjadi salah satu andalan BTN pada tahun 2026 karena pemerintah telah mengalokasikan Rp130 triliun untuk program ini.
“Selain itu, semakin banyak wirausaha nasabah di BTN yang menunjukkan ketertarikannya terhadap KPP,” ujar Dirut BTN.
Untuk itu, kata Nixon, BTN juga mendorong bagi nasabah wirausaha yang sebelumnya telah memiliki Fasilitas KPR Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mengajukan top up kredit guna mendukung usahanya dengan fasilitas KPP.
Sebagai informasi, KPP sisi pasokan ditujukan untuk pelaku usaha perumahan seperti pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan yang membutuhkan pembiayaan modal kerja atau investasi pembangunan rumah.
Sementara KPP sisi permintaan ditujukan untuk UMKM individu atau badan usaha yang membutuhkan kredit untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah guna mendukung kegiatan usahanya.
Tinggalkan Balasan