Purbaya menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang konsisten akan memperluas basis penerimaan negara dari sektor pajak dan kepabeanan. Dengan penerimaan yang membaik, ruang fiskal pemerintah juga semakin luas untuk membiayai program pembangunan, infrastruktur, pendidikan, serta dukungan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menekankan bahwa belanja negara diarahkan secara produktif, terutama pada sektor-sektor yang memiliki efek pengganda tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja. Infrastruktur dasar, transformasi digital, penguatan industri manufaktur, dan hilirisasi sumber daya alam menjadi prioritas untuk mendorong daya saing nasional.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, menyebut salah satu sumber penciptaan lapangan kerja datang dari program Koperasi Desa Merah Putih. Hingga Januari 2026, program tersebut telah membangun sekitar 30.000 unit koperasi desa dan menyerap sedikitnya 600.000 tenaga kerja.
“Koperasi Desa Merah Putih menjadi offtaker bagi usaha rakyat. Ia menaungi dan menyerap hasil produksi UMKM di desa-desa, sehingga rantai pasok lebih terjamin dan pendapatan masyarakat meningkat,” ujar Zulhas.
Menurutnya, koperasi desa bukan hanya wadah distribusi, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan adanya jaminan pasar dan dukungan pembiayaan, pelaku usaha kecil di pedesaan memiliki kepastian dalam menjalankan usahanya. Hal ini pada akhirnya membuka peluang kerja baru di sektor pertanian, pengolahan hasil bumi, logistik, hingga pemasaran digital.
Zulhas optimistis, dengan berbagai program unggulan tersebut, Indonesia dapat melampaui target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar 5,4 persen. Ia meyakini angka 6 persen bukanlah hal yang mustahil jika seluruh kebijakan berjalan konsisten dan terkoordinasi.
Purbaya menambahkan, pemerintah juga mendorong penguatan sektor pendidikan dan pelatihan vokasi agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan industri. Menurutnya, penciptaan lapangan kerja tidak hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era transformasi digital dan ekonomi hijau.
Ia menilai bonus demografi Indonesia harus dimanfaatkan secara optimal. Dalam beberapa tahun ke depan, proporsi penduduk usia produktif masih dominan. Jika didukung kebijakan ekonomi yang tepat, kondisi ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Momentum ini tidak datang dua kali. Kita harus kelola dengan baik. Fiskal yang sehat memberi ruang bagi pemerintah untuk terus mendorong investasi dan penciptaan kerja,” katanya.
Tinggalkan Balasan