Tak hanya sektor energi, JK juga menyoroti dampak terhadap warga negara Indonesia yang berada di kawasan terdampak. Ia menyebut ada ratusan ribu WNI yang tinggal atau bekerja di Timur Tengah, termasuk puluhan ribu jamaah umrah yang setiap saat berada di Arab Saudi dan sekitarnya.
Menurutnya, ketegangan militer dapat mempersulit mobilitas dan kepulangan warga. Gangguan penerbangan, pembatasan wilayah udara, hingga potensi eskalasi keamanan menjadi faktor yang perlu diantisipasi secara serius oleh pemerintah.
“Bukan hanya ekonomi, ada juga aspek kemanusiaan. Banyak warga kita di sana. Jika situasi tidak kondusif, tentu kepulangan mereka bisa terhambat,” ujarnya.
JK juga menyinggung dampak lebih luas terhadap perdagangan internasional. Konflik bersenjata menciptakan ketidakpastian global yang dapat memicu kenaikan biaya logistik, premi asuransi pelayaran, serta fluktuasi nilai tukar. Negara-negara importir dan eksportir cenderung mengambil langkah antisipasi dengan membatasi aktivitas perdagangan atau menahan pasokan strategis.
Indonesia, yang selama ini aktif dalam perdagangan lintas kawasan, berpotensi terdampak jika jalur distribusi melalui Timur Tengah terganggu. Baik ekspor maupun impor dapat mengalami perlambatan. Bagi pelaku usaha nasional, kondisi ini dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi.
Dalam pandangan JK, efek konflik mungkin tidak terasa secara instan di dalam negeri. Namun, ia memperkirakan dalam hitungan hari hingga satu pekan, dampak psikologis pasar dan fluktuasi harga komoditas akan mulai terlihat.
“Biasanya tidak langsung hari ini juga. Tapi dalam waktu sekitar satu minggu, dampaknya akan terasa, terutama di sektor energi dan perdagangan,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa serangan balasan Iran terhadap sejumlah titik strategis yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan militer Amerika Serikat di kawasan turut meningkatkan risiko eskalasi lebih luas. Jika ketegangan melibatkan lebih banyak negara, gangguan ekonomi global bisa semakin kompleks.
Meski demikian, JK menekankan pentingnya sikap tenang dan kalkulatif dalam merespons situasi. Ia mengingatkan pemerintah agar memperkuat koordinasi lintas kementerian, khususnya di sektor energi, perdagangan, dan perlindungan WNI di luar negeri.
Tinggalkan Balasan