Jakarta, ERANASIONAL.COM – Otoritas sektor keuangan Indonesia mengambil langkah tegas terhadap pelaku pelanggaran di pasar modal dengan menjatuhkan sanksi larangan seumur hidup kepada pengusaha sekaligus terpidana korupsi, Benny Tjokrosaputro. Melalui keputusan resmi yang berlaku sejak 13 Maret 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang Benny untuk terlibat dalam aktivitas apa pun di pasar modal Indonesia, baik sebagai pengurus perusahaan, pemegang kendali, maupun pihak yang memiliki pengaruh terhadap kegiatan emiten.
Keputusan tersebut diambil setelah regulator menemukan adanya pelanggaran serius terkait manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan dana hasil penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dari perusahaan properti PT Bliss Properti Indonesia Tbk yang berkode saham POSA. Dalam struktur perusahaan tersebut, Benny diketahui berperan sebagai pihak pengendali yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan dan arah pengelolaan perusahaan.
Dalam keterangan resminya, OJK menegaskan bahwa penjatuhan sanksi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat integritas dan transparansi pasar modal Indonesia. Regulator menilai tindakan tegas diperlukan agar kepercayaan investor tetap terjaga serta menjadi peringatan bagi pelaku usaha lainnya agar mematuhi aturan yang berlaku.
Pelanggaran yang ditemukan OJK berkaitan dengan penyajian laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Dalam pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahunan perusahaan, regulator menemukan adanya pencatatan piutang kepada pihak berelasi serta uang muka pembayaran yang tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan, tetapi tetap diakui sebagai aset dalam laporan keuangan.
Dana yang dicatat sebagai aset tersebut diketahui berasal dari hasil IPO perusahaan. Namun dalam praktiknya, sebagian dana itu justru mengalir kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, termasuk kepada pengendali perusahaan. Praktik tersebut dinilai tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana diatur dalam regulasi pasar modal.
Temuan tersebut menunjukkan adanya kelemahan serius dalam penerapan tata kelola perusahaan selama periode laporan keuangan 2019 hingga 2023. OJK menilai bahwa pengendali perusahaan memiliki peran penting dalam terjadinya pelanggaran tersebut, sehingga tanggung jawab tidak hanya berada pada manajemen perusahaan tetapi juga pada pihak pengendali.
Atas dasar itu, regulator menjatuhkan sanksi paling berat kepada Benny berupa larangan permanen untuk terlibat dalam aktivitas pasar modal. Sanksi tersebut mencakup larangan menjadi anggota direksi, komisaris, atau pengurus perusahaan yang bergerak di sektor pasar modal. Dengan kata lain, Benny tidak lagi diperbolehkan memiliki posisi strategis dalam perusahaan yang terdaftar di bursa maupun lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK.
Tinggalkan Balasan