Selain sanksi kepada Benny, OJK juga menjatuhkan hukuman administratif kepada perusahaan terkait. PT Bliss Properti Indonesia Tbk dikenai denda sebesar Rp2,7 miliar karena melanggar ketentuan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang berlaku bagi perusahaan terbuka.
Regulator juga menilai bahwa tanggung jawab atas pelanggaran tersebut tidak hanya berada pada pengendali perusahaan, tetapi juga pada jajaran direksi yang menjabat pada periode 2019 hingga 2023. Oleh karena itu, sejumlah direksi pada periode tersebut dikenai sanksi denda secara tanggung renteng karena dianggap ikut bertanggung jawab atas kesalahan penyajian laporan keuangan perusahaan.
Dalam keputusan yang sama, direktur utama perusahaan pada periode tersebut juga dijatuhi larangan untuk melakukan aktivitas di pasar modal selama lima tahun. Sanksi ini diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas kegagalan menjaga integritas laporan keuangan perusahaan.
Kasus ini juga menyeret perusahaan sekuritas yang berperan sebagai penjamin emisi efek saat IPO perusahaan. OJK menjatuhkan sanksi kepada PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia atau NH Korindo karena dinilai tidak menjalankan prosedur pemeriksaan menyeluruh atau due diligence secara memadai dalam proses penjatahan saham saat IPO berlangsung.
Perusahaan sekuritas tersebut dikenai denda sebesar Rp525 juta serta pembekuan izin usaha sebagai penjamin emisi efek selama satu tahun sejak keputusan regulator ditetapkan. Menurut hasil investigasi regulator, terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses distribusi saham kepada investor pada saat IPO perusahaan tersebut.
OJK menemukan adanya alokasi saham kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan pengendali perusahaan melalui mekanisme nominee atau perantara. Selain itu, ditemukan pula proses pemesanan saham yang tidak disertai dokumen asli sebagaimana diwajibkan dalam prosedur standar pasar modal.
Regulator menilai praktik tersebut berpotensi merugikan investor publik karena dapat mengganggu prinsip keadilan dan transparansi dalam proses penawaran saham perdana. Oleh sebab itu, OJK memandang perlu menjatuhkan sanksi administratif yang tegas kepada pihak-pihak yang terlibat.
Nama Benny Tjokrosaputro sendiri bukan sosok baru dalam berbagai kasus besar yang melibatkan sektor keuangan di Indonesia. Ia sebelumnya menjadi salah satu tokoh utama dalam kasus korupsi yang terkait dengan pengelolaan dana investasi di perusahaan asuransi milik negara.
Tinggalkan Balasan