JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan berharap agar pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada tahun 2022 dapat dilakukan untuk memperkuat sumbangan tapak demi pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural.

Maka menurutnya, pemantapan pilar ekonomi dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) perlu diprioritaskan terutama pada peningkatan PDB , PNBP dan ekspor hasil hutan. Hal ini diutarakan Johan pada saat usai mengikuti Rapat Kerja Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) beserta jajarannya di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta (10/6).

Legislator Senayan ini mengungkapkan bahwa pada Triwulan1 tahun 2021 ini sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami partumbuhan sebesar 2,95% yang cenderung meningkat pertumbuhannya selama masa pandemik.

Jadi menurut Johan, sektor ini mesti dijadikan andalan dalam memperkuat sumbangan tapak untuk program pemulihan ekonomi nasional agar lebih tahan terhadap krisis akibat pandemi.

Politikus PKS ini mendorong KLHK dengan pagu anggaran yang tersedia untuk dapat memperkuat sumbangan tapak untuk pemulihan ekonnomi nasional pada tahun 2022, yang artinya pembangunan LHK merupakan sequens lanjutan dari tahun 2020 dan 2021 yang memberikan sasaran utama pada aspek menjaga kecenderungan positif pertumbuhan PDB nasional.

“Saya minta harus ada komitmen peningkatan kinerja dengan cara pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.untuk memberikan kontribusi optimal terhadap PDB nasional,” ujar Johan.

Di samping itu, lanjut Johan bahwa KLHK harus berupaya melakukan peningkatan nilai ekspor hasil hutan yang mencapai target US$ 14 miliar serta peningkatan nilai target PNBP senilai Rp 4,4 triliun, paparnya.

“Peningkatan kuantitas dan ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan berbagai program seperti pemantapan kawasan hutan lindung, pengelolaan hutan berkelanjutan, pemeliharaan kawasan konservasi sumberdaya air, dengan memperbanyak kegiatan utama yang meliputi pemulihan titik mata air, meningkatkan jumlah bangunan pengendali kerusakan perairan darat, serta memperkuat pengendalian kerusakan danau dan sungai,” terang Politikus PKS

Johan juga menyampaikan pentingnya melakukan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan penguatan sektor riil, seperti peningkatan daya saing destinasi wisata alam dan forest tourism.

“Saya juga mengusulkan agar KLHK segera melakukan peningkatan nilai ekspor hasil hutan dengan prioritas hasil hutan non kayu, yang sesuai dengan kebutuhan pasar internasional,” ucap Johan.

Anggota Legsilatif yang berasal dari Pulau Sumbawa ini menilai usulan anggaran dari KLHK tidak mencerminkan prioritas yang ingin dicapai pada aspek memperkuat sumbangan tapak untuk pemulihan ekonomi nasional karena usulan penambahan pagu anggaran KLHK pada tahun 2022 nanti malah diprioritaskan untuk percepatan program Food estate sebesar Rp 1,1 triliun.

Namun, lanjut kata dia di sisi lain usulan untuk pengembangan UMKM hanya sekitar Rp 500 miliar dan pencegahan pencemaran lingkungan hanya diusulkan Rp 60 miliar.

“Hal ini kurang sesuai dengan kebijakan pemulihan ekonomi berbasis sektor riil dan pengembangan ekonomi masyarakat,” tutup Johan Rosihan.

Pewarta : Agung Nugroho