Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati, menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Februari 2025 yang masih mengalami tekanan berat.

Menurutnya, tekanan ini tidak terlepas dari dampak kondisi ekonomi pada Januari 2025, termasuk imbas dari Coretax dan efisiensi yang memengaruhi penurunan penerimaan negara.

“Penerimaan negara pada Februari 2025 masih tertekan, terutama karena efek domino dari kondisi ekonomi Januari lalu. Ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Anis Byarwati di Jakarta, Selasa, 18 Maret 2025.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan negara hingga Februari 2025 menunjukkan penurunan signifikan. Penerimaan perpajakan hanya mencapai Rp240,4 triliun, atau 9,7% dari target, turun 24,99% secara year-on-year (yoy).

Sementara itu, penerimaan pajak sebesar Rp187,8 triliun (8,6% dari target) turun 30,19% (yoy). Meskipun penerimaan kepabeanan dan cukai meningkat 2,13% (yoy) menjadi Rp52,6 triliun (17,5% dari target), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru turun 4,15% (yoy) menjadi Rp76,4 triliun (14,9% dari target).

Di sisi belanja, realisasi APBN hingga Februari 2025 tercatat sebesar Rp348,1 triliun, atau 9,6% dari total pagu anggaran, turun 7,0% (yoy). Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp211,5 triliun (7,8% dari target), turun 11,74% (yoy). Sementara itu, Transfer ke Daerah menunjukkan realisasi cukup tinggi sebesar Rp136,6 triliun (14,9% dari target).

Anis Byarwati, yang juga anggota Komisi XI DPR RI, menegaskan bahwa kondisi ini menyebabkan defisit APBN hingga Februari 2025 mencapai Rp31,2 triliun, atau 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Ini berbanding terbalik dengan Februari 2024, ketika APBN masih surplus Rp26,04 triliun (0,11% dari PDB). Defisit ini merupakan kelanjutan dari Januari 2025, artinya APBN 2025 sudah dua bulan berturut-turut defisit,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anis mengungkapkan bahwa defisit ini memicu peningkatan pembiayaan anggaran pada Februari 2025 menjadi Rp220,1 triliun, naik 19,4% dibandingkan realisasi Februari 2024 sebesar Rp184,30 triliun.