Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kementerian Keuangan akhirnya merilis laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Februari 2025.
Namun, penyampaian laporan ini dinilai terlambat, terutama untuk data Januari 2025, yang baru diumumkan lebih dari sebulan setelah periode berakhir.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis, menyoroti keterlambatan ini.
“Kondisi tersebut tentu menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi dengan APBN Januari 2025?” ujarnya di Jakarta, Jumat, 14 Maret 2025.
Menurut Anis, pertanyaan publik terjawab setelah data dirilis. Ternyata, APBN Januari hingga Februari 2025 mengalami kontraksi, baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara.
“Sejak awal, Kementerian Keuangan seharusnya mencegah pelebaran defisit APBN 2025. Tren penurunan penerimaan pajak dan belanja yang tinggi bisa membebani APBN ke depan,” tegasnya.
Anis, yang juga anggota Komisi XI DPR RI, memaparkan rincian penerimaan negara per Januari 2025. Penerimaan pajak hanya mencapai Rp 88,89 triliun, atau 4,06% dari target, turun 41,86% secara year-on-year (yoy).
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 26,29 triliun (8,72% dari target), naik 14,75% (yoy).
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp 42,13 triliun (8,2% dari target), turun 3,03% (yoy). Adapun penerimaan hibah hanya Rp 9,8 miliar.
Di sisi belanja, realisasi belanja pemerintah pusat hingga Januari 2025 mencapai Rp 86,04 triliun, turun 10,75% (yoy). Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) hanya Rp 24,38 triliun (turun 45,5%), sementara belanja non-K/L mencapai Rp 61,66 triliun (naik 19,43%). Transfer ke Daerah (TKD) tercatat Rp 94,73 triliun.
Anis menyebut, belanja yang lebih besar daripada pendapatan membuat APBN Januari 2025 mengalami defisit sebesar Rp23,5 triliun (0,10% terhadap PDB).
“Ini berbanding terbalik dengan Januari 2024, ketika APBN masih surplus Rp 35,1 triliun (0,16% terhadap PDB). Ini pertama kalinya APBN defisit di bulan Januari sejak 2022,” jelasnya.
Defisit tersebut menyebabkan pembiayaan anggaran Januari 2025 melonjak menjadi Rp 154 triliun, naik 43,5% dari realisasi Januari 2024 sebesar Rp 107,3 triliun. Keseimbangan primer APBN Januari 2025 juga turun drastis menjadi Rp 10,61 triliun, turun 83,7% (yoy) dari Rp 65,25 triliun di Januari 2024.
Anis mengingatkan, meski kinerja APBN Januari 2025 masih dalam koridor frame APBN 2025, tekanan di awal tahun harus diwaspadai.
“Beberapa kebijakan seperti Coretax dan perubahan PPN diduga memengaruhi kinerja APBN. Kemenkeu dan kementerian terkait harus lebih hati-hati dalam merumuskan kebijakan yang berdampak pada perekonomian,” tegasnya.[]
Tinggalkan Balasan