ICW Kritik Ketiadaan LHKPN Presiden dan Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan belum munculnya laporan harta kekayaan milik Presiden Prabowo Subianto bersama puluhan pejabat Kabinet Merah Putih di laman resmi pelaporan elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Organisasi antikorupsi itu menilai keterbukaan data kekayaan pejabat publik merupakan bagian penting dalam pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Peneliti ICW, Yassar Aulia, mengatakan pihaknya menemukan bahwa laporan periodik tahun 2025 milik Presiden Prabowo dan sedikitnya 38 anggota kabinet belum tersedia di situs publikasi LHKPN meski tenggat waktu pelaporan telah terlampaui lebih dari 30 hari.

“Kami menemukan laporan periode 2025 milik Presiden dan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih belum tercantum dalam publikasi e-LHKPN KPK. Padahal keterbukaan informasi semacam ini penting untuk menjaga transparansi penyelenggara negara,” kata Yassar saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 6 Mei 2026.

Menurut data ICW, pejabat yang belum tercantum laporannya terdiri atas Presiden Prabowo Subianto, 16 menteri, 20 wakil menteri, serta dua kepala badan di lingkungan pemerintahan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan pejabat negara terhadap kewajiban pelaporan harta kekayaan.

Yassar menjelaskan, terdapat dua kemungkinan terkait belum munculnya laporan tersebut di laman publik KPK. Pertama, pejabat terkait memang belum menyampaikan laporan LHKPN periode 2025. Kedua, laporan sudah disampaikan tetapi masih berada dalam proses verifikasi internal sehingga belum dipublikasikan oleh KPK.

“Bisa jadi memang belum dilaporkan, atau sudah dilaporkan namun masih dalam proses verifikasi dan perbaikan administrasi di internal KPK. Persoalannya, publik tidak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai kondisi tersebut,” ujarnya.

ICW menilai LHKPN bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen penting dalam agenda pemberantasan korupsi. Melalui laporan kekayaan, masyarakat dapat memantau perubahan aset pejabat negara secara berkala dan mendeteksi potensi peningkatan harta yang tidak wajar.