“LHKPN memiliki fungsi penting sebagai bentuk transparansi dan alat pengawasan publik terhadap kekayaan penyelenggara negara. Ini menjadi salah satu cara mendeteksi adanya dugaan konflik kepentingan maupun indikasi korupsi,” kata Yassar.
Ia menambahkan, keterbukaan data harta pejabat publik juga menjadi bagian dari komitmen tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Menurut dia, keterlambatan atau ketidakjelasan publikasi LHKPN dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen antikorupsi pemerintah.
ICW mendesak KPK segera memberikan penjelasan resmi terkait belum tampilnya laporan tersebut di situs publik e-LHKPN. Jika para pejabat ternyata belum melapor, lembaga antirasuah diminta secara terbuka mencantumkan nama-nama mereka dalam daftar “Belum Lapor” sebagaimana mekanisme yang berlaku.
“Kalau memang belum menyampaikan laporan, KPK seharusnya mengumumkan secara terbuka agar publik mengetahui siapa saja pejabat yang belum patuh terhadap kewajiban LHKPN,” ujarnya.
Tidak hanya itu, ICW juga meminta KPK menjalankan kewenangan administratif yang dimiliki untuk merekomendasikan sanksi kepada institusi tempat pejabat terkait bernaung. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 21 Peraturan KPK mengenai tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara.
Dalam aturan tersebut, KPK dapat mengirimkan surat rekomendasi kepada instansi terkait agar pejabat yang tidak patuh dijatuhi sanksi sesuai mekanisme internal masing-masing lembaga.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai transparansi kekayaan pejabat publik merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi modern. Menurut dia, publik memiliki hak untuk mengetahui kondisi kekayaan para pejabat negara karena mereka menggunakan kewenangan yang bersumber dari mandat rakyat.
“LHKPN itu bukan formalitas. Itu instrumen kontrol publik agar masyarakat bisa memantau apakah ada peningkatan kekayaan yang tidak masuk akal selama seseorang menjabat,” kata Feri.
Ia menilai keterlambatan publikasi dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, terlebih ketika yang dipertanyakan adalah pejabat tinggi negara.
“Ketika data pejabat tidak muncul dalam sistem publik, masyarakat tentu bertanya-tanya. Karena itu transparansi harus dijaga agar tidak memunculkan spekulasi liar,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan