Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Vishnu Juwono, mengatakan digitalisasi sistem pelaporan seperti e-LHKPN sebenarnya sudah menjadi langkah maju dalam reformasi birokrasi. Namun sistem tersebut harus dibarengi keterbukaan informasi dan respons cepat dari lembaga pengelola.
“Kepercayaan publik terhadap sistem antikorupsi dibangun dari konsistensi. Kalau ada keterlambatan atau ketidakjelasan, KPK perlu segera menjelaskan agar tidak menimbulkan polemik,” kata Vishnu.
Ia juga menilai pelaporan kekayaan pejabat publik seharusnya menjadi budaya transparansi yang dilakukan tanpa tekanan. Menurut dia, pejabat negara idealnya memahami bahwa keterbukaan harta kekayaan merupakan konsekuensi dari jabatan publik yang mereka emban.
Di sisi lain, ICW mendorong penguatan regulasi terkait LHKPN agar tidak hanya berhenti pada kewajiban administratif. Organisasi tersebut menilai Indonesia perlu mengadopsi konsep illicit enrichment atau memperkaya diri secara tidak sah sebagaimana diatur dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
Yassar mengatakan ketentuan tersebut dapat dimasukkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset maupun revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
“Kalau LHKPN ingin benar-benar efektif sebagai instrumen pemberantasan korupsi, Indonesia perlu memiliki aturan mengenai illicit enrichment agar pejabat yang memiliki kekayaan tidak wajar dapat dimintai pertanggungjawaban hukum,” ujarnya.
Menurut ICW, konsep illicit enrichment akan memperkuat upaya penegakan hukum terhadap pejabat yang mengalami peningkatan kekayaan signifikan namun tidak mampu menjelaskan sumber asetnya secara sah.
Hingga kini, KPK belum memberikan penjelasan rinci terkait belum munculnya laporan harta kekayaan Presiden Prabowo dan puluhan anggota Kabinet Merah Putih di laman publik e-LHKPN. Publik masih menunggu klarifikasi resmi mengenai apakah laporan tersebut belum disampaikan atau masih dalam proses verifikasi administrasi.
Polemik ini kembali memunculkan perhatian terhadap pentingnya transparansi pejabat negara di tengah tuntutan penguatan agenda pemberantasan korupsi. Di era keterbukaan informasi, akses publik terhadap data kekayaan penyelenggara negara dinilai menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.
Tinggalkan Balasan