Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan keberadaan ratusan ribu guru honorer atau guru non-ASN di Indonesia masih tetap dipertahankan hingga tahun 2027. Penegasan tersebut disampaikan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat setelah muncul isu yang menyebut guru honorer tidak lagi diperbolehkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027.
Pernyataan itu berkaitan dengan penerapan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur penataan pegawai non-ASN di seluruh instansi pemerintah, termasuk sektor pendidikan. Namun, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa tidak pernah ada kebijakan yang melarang guru honorer mengajar di sekolah negeri.
“Enggak ada itu guru honorer tidak boleh mengajar di sekolah negeri, enggak ada. Yang mengatakan itu siapa? Enggak ada,” ujar Abdul Mu’ti seperti dikutip dari Kompas TV, Minggu (24/5/2026).
Ia meminta masyarakat memahami isi aturan secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman yang terus berulang. Menurutnya, Undang-Undang ASN 2023 memang mengamanatkan penataan pegawai non-ASN sejak 2024, tetapi aturan tersebut tidak secara otomatis menghentikan tenaga honorer, termasuk guru.
“Aturan kami itu menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang 20 Tahun 2023, seharusnya per tahun 2024 tidak ada lagi pegawai honorer atau non-ASN. Ini tidak hanya berlaku untuk guru, tetapi untuk semua sektor,” jelasnya.
Meski demikian, pemerintah tetap mempertimbangkan kebutuhan tenaga pendidik di berbagai daerah. Abdul Mu’ti mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat sekitar 237 ribu guru non-ASN yang aktif mengajar di Indonesia. Jumlah tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena keberadaan mereka dinilai masih sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah-sekolah.
Ia menjelaskan bahwa guru non-ASN saat ini terbagi dalam dua kategori, yakni guru yang sudah memiliki sertifikasi pendidik dan guru yang belum tersertifikasi. Pemerintah pun menyiapkan skema bantuan penghasilan berbeda untuk kedua kelompok tersebut.
Bagi guru non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik, pemerintah memberikan tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp1,5 juta per bulan. Sementara itu, guru non-ASN yang belum tersertifikasi mendapatkan insentif sebesar Rp400 ribu per bulan, naik dari sebelumnya Rp300 ribu.
“Non-ASN yang sudah sertifikasi mendapatkan tunjangan Rp2 juta per bulan. Yang belum sertifikasi diberikan insentif Rp400 ribu per bulan,” kata Abdul Mu’ti.
Tinggalkan Balasan