Menurutnya, masih adanya guru yang belum tersertifikasi disebabkan beberapa faktor. Salah satunya karena belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal D4 atau S1. Selain itu, ada pula guru yang belum mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Bisa jadi karena yayasannya tidak mengizinkan ikut PPG atau ada sebab lain yang kita tidak tahu,” ujarnya.

Baca Juga
Rektor Unhas Bangga Prestasi Mahasiswa di PIMNAS dan Raihan Habibie Prize
Warga Protes Pohon Mahoni Ditebang di Pejaten Raya Jaksel, Trotoar Dipersoalkan
MPR Tetapkan 2 Desember sebagai Jadwal Pemilihan Wapres Pengganti Gibran

Selain persoalan pendidikan dan sertifikasi, syarat beban jam mengajar juga menjadi faktor penting dalam proses pengangkatan dan pemberian tunjangan. Jika ketentuan tersebut belum terpenuhi, maka status maupun hak tertentu belum dapat diberikan sepenuhnya.

Abdul Mu’ti menegaskan bahwa guru non-ASN saat ini masih bekerja seperti biasa. Pemerintah bahkan telah menerbitkan Surat Edaran Dikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang menjadi dasar bagi guru honorer untuk tetap melaksanakan tugas mengajar hingga akhir tahun 2026.

“Guru-guru non-ASN tetap mengajar sebagaimana biasa sampai akhir tahun 2026. Jadi tidak ada masalah,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah membahas skema lanjutan bersama lintas kementerian untuk menentukan penataan guru non-ASN setelah tahun 2026. Pembahasan tersebut dilakukan agar kebijakan yang diambil tetap memperhatikan kebutuhan pendidikan nasional sekaligus selaras dengan aturan ASN yang berlaku.

Sebelumnya, media sosial sempat diramaikan dengan informasi yang menyebut guru honorer tidak lagi diperbolehkan mengajar di sekolah negeri mulai awal 2027. Informasi itu dikaitkan dengan kebijakan Kemendikdasmen sehingga memicu kekhawatiran di kalangan tenaga pendidik non-ASN.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani juga telah memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi guru non-ASN untuk mengajar pada tahun 2027.

“Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027. Yang ditata adalah statusnya, bukan menghentikan gurunya,” ujar Nunuk seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (19/5/2026).