Nunuk menjelaskan surat edaran tersebut berlaku bagi guru non-ASN yang telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di sekolah milik pemerintah daerah. Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk sekolah swasta.
Menurutnya, tujuan utama surat edaran itu justru untuk memberikan kepastian dan landasan hukum bagi pemerintah daerah agar tetap dapat mempekerjakan guru non-ASN sambil menunggu proses penataan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
“SE ini bukan kebijakan penghentian guru non-ASN, melainkan sebagai rujukan agar guru-guru tetap dapat mengajar dan pemerintah daerah memiliki landasan untuk terus mempekerjakan mereka,” kata Nunuk.
Kemendikdasmen mencatat terdapat 137.764 guru non-ASN yang memenuhi syarat menerima tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan karena telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi ketentuan beban kerja. Sementara itu, sebanyak 99.432 guru lainnya akan menerima insentif Rp400 ribu per bulan karena belum memenuhi syarat sertifikasi atau jam mengajar.
Selain dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk menambah penghasilan guru non-ASN sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu menjaga kesejahteraan guru honorer yang selama ini masih menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional.
Pemerintah menegaskan bahwa penataan status non-ASN bukan berarti menghapus tenaga guru honorer secara langsung, melainkan menyesuaikan mekanisme kepegawaian agar lebih tertib sesuai regulasi yang berlaku. Di sisi lain, kebutuhan guru di berbagai daerah masih menjadi pertimbangan utama sehingga keberadaan guru non-ASN tetap dibutuhkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Tinggalkan Balasan