JAKARTA – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Fadli Zon, menyatakan pihaknya mengutuk pengusiran warga Palestina di Yerusalem Timur oleh Israel, sebagai tindakan brutal yang tak dapat dibiarkan.

Pihaknya mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengambil langkah nyata terhadap pelanggaran yang terus berulang dilakukan Israel. Fadli juga menyuarakan gerakan boycott, divestment, and sanction (boikot, divestasi, dan sanksi).

“Kami mengusulkan agar Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non Blok (GNB) dapat segera melakukan pertemuan khusus untuk membahas situasi terkini terkait tindakan brutal Israel terhadap Palestina,” kata Fadli Zon, Minggu (16/5/2021).

Dia juga meminta negara-negara Arab dan Islam memutuskan hubungan diplomatik atau perdagangan dengan Israel; menyerukan negara-negara Islam untuk membentuk front bersama melawan proyek normalisasi dengan Zionis.

Lalu kepada PBB dan OKI, agar membentuk badan khusus rehabilitasi dan recovery Gaza dan Tepi Barat yang dibombardir Israel. “Tentu saja, sekaligus mendesak agenda kemerdekaan bangsa Palestina harus segera dibicarakan di meja diplomasi internasional sesegera mungkin secara adil, terbuka, dan menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan kemanusiaan,” kata Fadli.

Pihaknya mengapresiasi dan mendukung penuh pertemuan darurat yang digelar DK PBB dan OKI pada hari ini. Fadli juga sangat mengharapkan pertemuan tersebut dapat menghasilkan keputusan konkret, terutama untuk menyelamatkan nyawa warga Palestina dan menghidupkan kembali proses negosiasi.

Fadli mengatakan, kegagalan DK PBB dalam mengambil tindakan tegas terhadap Israel dapat menggerus kredibilitas institusi global antarpemerintah tersebut. Terkait hal itu, terdapat urgensi mendesak untuk memperkuat peran PBB termasuk agar PBB lebih demokratis dan independen serta berwibawa.

Politikus Gerindra itu melanjutkan, kutukan dan kecaman terhadap Israel selama lebih dari tujuh dekade terbukti tak membuat jera. Sebaliknya, Israel justru makin percaya diri bahwa dunia internasional tak akan melakukan tindakan konkrit apapun untuk melawan mereka.

Karena itu, komunitas global harus mengambil langkah lebih nyata dan sungguh-sungguh untuk menghentikan arogansi Israel. Melalui segala cara, termasuk mempertimbangkan gagasan pengiriman penjaga perdamaian internasional ke zona konflik di bawah bendera PBB. Lalu menggagas ‘petisi internasional’ anti-Zionis Israel, dan mengefektifkan gerakan boycott, divestment, and sanctions (BDS) terhadap Israel.

Untuk diketahui, BDS adalah kampanye global yang menekan Israel dari segi ekonomi dan politik agar mau mematuhi tujuan gerakan ini. Yakni mengakhiri pendudukan dan kolonisasi Israel terhadap tanah Palestina, kesetaraan hak warga Arab-Palestina di Israel, dan menghormati hak pulang pengungsi Palestina.

“Situasi mencemaskan terkini terkait kebiadaban Israel adalah momentum bagi PBB untuk menegakkan hukum-hukum internasional,” pungkasnya.