Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak sebesar Rp825,28 miliar dari rangkaian penanganan terhadap wajib pajak di sektor besi dan baja yang diduga melakukan ketidakpatuhan perpajakan.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan, sebanyak 38 wajib pajak sektor besi dan baja saat ini telah masuk dalam berbagai tahapan penanganan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Penanganan tersebut tidak hanya berupa pemeriksaan. DJP juga melakukan pengawasan, pendalaman data, case building, Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper), hingga penegakan hukum yang disesuaikan dengan tingkat risiko dan karakteristik masing-masing wajib pajak.
“Penanganannya tidak hanya berbentuk pemeriksaan, tetapi juga mencakup pengawasan, pendalaman data, case building, Pemeriksaan Bukti Permulaan, hingga penegakan hukum sesuai dengan tingkat risiko dan karakteristik masing-masing wajib pajak,” ujar Bimo dalam keterangan tertulis, Selasa (1/9).
Dari penanganan terhadap 38 wajib pajak tersebut, DJP telah memperoleh penerimaan pajak sebesar Rp326,60 miliar.
Penerimaan itu terdiri atas Rp224,19 miliar dari pengungkapan ketidakbenaran dalam proses Pemeriksaan Bukti Permulaan, Rp96,08 miliar dari pembayaran melalui fungsi pengawasan, serta Rp6,33 miliar dari pembayaran melalui fungsi pemeriksaan.
Penanganan Meluas
Penanganan DJP tidak berhenti pada 38 wajib pajak tersebut. Berdasarkan pengembangan atas keterkaitan dan rantai transaksi, DJP turut menindaklanjuti pihak-pihak yang memiliki keterkaitan atau menjadi lawan transaksi dari 38 wajib pajak tersebut.
Pengembangan itu mencakup penanganan terhadap 485 wajib pajak untuk tahun pajak 2021-2026.
Dari penanganan tersebut, DJP mencatat penerimaan pajak sebesar Rp380,50 miliar.
Selain itu, Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap 20 wajib pajak lainnya di sektor besi dan baja menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp118,18 miliar.
Tinggalkan Balasan