Pola lainnya adalah pembayaran langsung dari pelanggan kepada pemasok, sementara wajib pajak berperan sebagai perantara dalam transaksi.
Selain itu, terdapat penerbitan maupun penggunaan Faktur Pajak yang tidak didasarkan pada transaksi sebenarnya.
Faktur tersebut digunakan untuk membentuk atau mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak semestinya.
Meski menemukan sejumlah pola ketidakpatuhan, Bimo menegaskan setiap wajib pajak tetap ditangani berdasarkan data, fakta, dan bukti yang ditemukan dalam masing-masing kasus.
“Temuan pola ketidakpatuhan tersebut tidak berarti bahwa seluruh pelaku usaha pada sektor besi dan baja melakukan pelanggaran,” tegasnya. []
Tinggalkan Balasan