Kemenkeu Ungkap Pajak Rp825,28 Miliar dari Penanganan Perusahaan Besi dan Baja

Dengan demikian, penerimaan pajak dari pengembangan penanganan di luar 38 wajib pajak mencapai Rp498,68 miliar.

Jika digabungkan dengan penerimaan dari penanganan terhadap 38 wajib pajak sebesar Rp326,60 miliar, total penerimaan pajak yang diperoleh dari rangkaian penanganan sektor besi dan baja mencapai Rp825,28 miliar.

Bimo menegaskan, angka tersebut belum mencerminkan seluruh potensi penerimaan pajak dari sektor tersebut.

Sebab, terhadap sejumlah wajib pajak masih berlangsung proses pengawasan, pemeriksaan, pendalaman data, maupun penegakan hukum.

“Terhadap sejumlah wajib pajak masih berlangsung proses pengawasan, pemeriksaan, pendalaman, maupun penegakan hukum,” kata Bimo.

Dengan proses tersebut, masih terdapat potensi kewajiban perpajakan yang akan ditentukan berdasarkan hasil pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beragam Modus Ketidakpatuhan

Bimo mengungkapkan, DJP menemukan sejumlah pola ketidakpatuhan dalam penanganan wajib pajak sektor besi dan baja.

Salah satunya berupa penjualan yang tidak dilaporkan sebagaimana mestinya dan tidak disertai penerbitan Faktur Pajak.

Kondisi tersebut menyebabkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dipungut tidak teradministrasikan.

DJP juga menemukan penggunaan rekening pihak lain atau nominee, sehingga aliran pembayaran tidak tercermin secara utuh dalam pembukuan wajib pajak.