Jokowi juga merespons pertanyaan mengenai tudingan adanya kecurangan terstruktur dalam proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
Ia mempertanyakan tudingan tersebut dengan menyinggung bahwa persyaratan pencalonan Gibran telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Apanya? Terstruktur? Nyatanya kan persyaratannya diterima oleh KPU. Ya masak sudah sekolah di luar suruh ikut Paket C lagi,” ujar Jokowi sambil tertawa.
Gugatan Denny Indrayana di MK
Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang salah satunya mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 01/PHPU PRES-XXIV/2026. Sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda penyampaian permohonan digelar di Gedung MK, Jakarta, dan dipantau secara daring pada Senin (21/9) malam.
Dalam perkara tersebut terdapat 12 pemohon. Denny Indrayana menjadi salah satu pemohon, sedangkan Bambang Widjojanto tercatat sebagai salah satu kuasa hukum.
Para pemohon mempersoalkan penerapan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur syarat pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden.
Mereka berpendapat ketentuan pendidikan tersebut harus telah dipenuhi secara sah sejak tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon.
“Menyatakan bahwa persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden,” kata Bambang dalam persidangan.
Tinggalkan Balasan