Denny juga meminta MK membuka kesempatan pembuktian untuk memeriksa persoalan pemenuhan syarat pendidikan tersebut.
Menurut dia, pelantikan pejabat negara tidak otomatis menghilangkan persoalan administratif yang dipersoalkan dalam perkara.
“Pelantikan merupakan tahapan lanjutan yang bertumpu pada keabsahan pencalonan, bukan instrumen untuk memulihkan cacat yang melekat pada proses pencalonan tersebut,” ujar Denny.
Persoalkan Surat Penyetaraan Pendidikan
Dalam permohonannya, Denny turut mempertanyakan penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang disebut diterbitkan pada 6 Agustus 2019.
Ia menyoroti waktu penerbitan dokumen tersebut yang menurutnya berlangsung kurang dari 24 jam.
Denny juga mempertanyakan dokumen kelulusan yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan tersebut.
“Ada surat keterangan penyetaraan yang terindikasi diterbitkan Kemendikbud Ditjen Dikdasmen secara super kilat hanya kurang dari satu hari, yang tepatnya kurang dari 24 jam pada tanggal 6 Agustus 2019 yang hingga permohonan diajukan tidak kunjung dibuktikan apa saja dokumen kelulusan yang mendasarinya,” kata Denny.
Denny mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 1 angka 7 Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 mengenai dokumen pendukung penyetaraan pendidikan, yang mencakup ijazah, sertifikat, atau diploma.
Ia juga menyoroti Pasal 18 Ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi calon yang bersekolah di luar negeri dan telah mempunyai ijazah perguruan tinggi.
Menurut Denny, ketentuan tersebut tidak ditemukan dalam regulasi Pilpres 2009, 2014, dan 2019.
Tinggalkan Balasan