Ia juga mempertanyakan proses pembentukan ketentuan tersebut karena, menurutnya, aturan itu tidak tercantum dalam draf uji publik maupun Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR pada September 2023.
Para pemohon berpendapat bahwa kepemilikan ijazah perguruan tinggi tidak secara otomatis menghapus kewajiban memenuhi persyaratan pendidikan SMA atau sederajat.
Denny juga merujuk pada sejumlah putusan MK dalam perkara sengketa Pilkada di Pesawaran dan Nias Selatan.
Menurut dia, putusan tersebut menunjukkan adanya calon kepala daerah yang didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat pendidikan SLTA meskipun telah memiliki gelar sarjana maupun magister.
Minta Status Gibran Dibatalkan
Selain mempersoalkan syarat pendidikan, para pemohon juga meminta MK menentukan konsekuensi hukum apabila dalil yang mereka ajukan dinyatakan terbukti.
Salah satu permintaan mereka adalah pembatalan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden, termasuk sejumlah keputusan KPU yang berkaitan dengan Pemilu 2024.
Denny berpendapat persoalan yang mereka ajukan merupakan sengketa terkait proses pencalonan dalam pemilu, bukan mekanisme pemberhentian pejabat negara atau pemakzulan.
“Gibran tidak bisa menggunakan Pasal 7a karena yang bersangkutan sedari awal tidak pernah memenuhi syarat pendidikan. Sehingga yang dilakukan adalah pembatalan sebagai calon wakil presiden atau diskualifikasi,” ujar Denny.
Para pemohon juga mengakui perkara PHPU tersebut diajukan setelah melewati batas waktu pengajuan sengketa hasil pemilu.
Meski demikian, mereka meminta MK tetap memberikan ruang pemeriksaan terhadap persoalan yang mereka ajukan.
Dalam proses persidangan, MK menjadwalkan agenda lanjutan pada Rabu (23/9) pukul 19.00 WIB untuk mendengarkan jawaban KPU sebagai Termohon, keterangan Bawaslu, serta keterangan Pihak Terkait. []
Tinggalkan Balasan