JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi PKS Johan Rosihan mengatakan pemerintah tidak punya spirit melakukan swasembada pangan dan selalu berencana melakukan impor pangan yang terus menuai polemik dan penolakan dari banyak kalangan masyarakat, sebagai contoh data BPS menunjukkan terjadi peningkatan drastis impor pangan pada triwulan 1 tahun 2021 ini, contohnya:
– Impor gula meningkat signifikan 42,96% dibanding tahun lalu.
– Impor garam naik 19,6% dibanding tahun lalu.
– Impor daging 20.000 ton dari Brazil
– Impor kedelai meningkat 22,43%
– Impor bawang putih dan bathin jagung juga meningkat drastis.
“Sektor pertanian merupakan sektor yang mampu eksis pada masa pandemi hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan PDB pada triwulan 1 Tahun 2021 ini sebesar 2,95% dan tumbuh positif sejak tahun lalu ketika semua sektor mengalami pertumbuhan minus maka pemerintah semestinya menjadikan sektor pertanian sebagai andalan bagi penyelamatan ekonomi nasional, kami menolak pemotongan atau pengurangan anggaran pertanian seperti yang terjadi tahun lalu dan tahun ini,” tegas Johan melalui keterangan resminya di Jakarta, Senin (31/5/2021)
Lebih lanjut politikus PKS mengungkapkan karena dampaknya terjadi penurunan target produksi komoditas pertanian nasional dan pemerintah selalu mencari cara untuk melakukan impor yang pasti merugikan petani.
“Jika pemerintah mentargetkan pertumbuhan sektor pertanian tumbuh lebih luar sekitar 2,9-3,6% maka harus ada alokasi anggaran memadai sektor pertanian,” beber Johan.
Kata legislator Dapil NTB I, pemerintah mesti turun tangan mengatasi naiknya harga kedelai yang telah menyusahkan para pengrajin tahu tempe dan memukul industri tahu tempe yang didominasi oleh UMKM.
“Kelangkaan pasokan kedelai dalam negeri akibat dari ketergantungan impor dan permintaan kebutuhan kedelai nasional yang cukup tinggi sekitar 2,6 juta ton per tahun sementara nilai produksi kita hanya berkisar 0,3 juta ton per tahun,” ujar Johan
Menurutnya pemerintah perlu memperbaiki sistem tata niaga kedelai, yang selama ini telah memberlakukan sistem perdagangan bebas sehingga harga kedelai di dalam negeri selalu mengikuti dan ditentukan oleh harga pasar internasional.
“Saya selalu menegaskan kepada pemerintah agar komoditas kedelai dijadikan sebagai komoditas strategis sebagaimana padi dan jagung, yang diberikan kelebihan dalam hal perlindungan harga dan pengamanan pangan strategis untuk kebutuhan nasional,” kata Johan
Lanjut dikatakannya pemerintah juga harus segera mengatasi persoalan kondisi kedelai lokal yang saat ini jumlah produksinya masih sedikit serta harus berupaya meningkatkan standar komoditas kedelai lokal dan mengatur tata niaga kedelai dengan kebijakan yang menguntungkan petani dan pengrajin tahu tempe.
“Diperlukan sistem monitor harga kedelai saat ini dan yang akan datang karena biasanya harga kedelai sangat dipengaruhi oleh harga tiga bulan yang akan datang,” papar Johan
Jadi, kata Politikus PKS pemerintah harus mampu meletakkan persoalan kedelai ini secara faktual berdasar kondisi lapangan dan kesulitan yang dialami oleh petani, pengrajin tahu tempe serta pelaku UMKM.
“Rencana mogok produksi sejumlah pengusaha tahu tempe harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah dengan berupaya menstabilkan harga kedelai demi keberlangsungan usaha tahu tempe dari ribuan UMKM pada masa pandemi ini,” tukas Johan
Penulis : Agung Nugroho
Tinggalkan Balasan