SUMBAWA- Anggota DPR RI, Johan Rosihan menilai selama pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat dan PPKM Level I-IV telah menunjukkan peningkatan laju penularan yang luar biasa tinggi, hal ini bisa dilihat dari sisi tingkat kasus positif harian mencapai rata-rata 30% dan menurut WHO jika kasus di atas 20% berarti terjadi penularan sangat tinggi.
“Maka ke depan pemerintah mesti fokus pada kebijakan darurat Kesehatan untuk mengurangi laju penularan di tanah air, menurutnya pemerintah harus memperkuat strategi deteksi melalui peningkatan jumlah tes covid (testing), tracing dan treathment di seluruh wilayah tanah air harus ditingkatkan dan penerapan aturan kesehatan mesti diperketat,” papar Johan dalam keterangan rilis kepada Eranasional di Sumbawa, Kamis (5/8)
Politisi PKS ini mencontohkan adanya kasus pada 23 Juli 2021 dimana angka kematian harian mencapai rekor tertinggi sebanyak 1.566 kasus, yang hal ini merupakan jumlah kematian tertinggi di dunia.
Maka ia menegaskan agar pemerintah harus memperhatikan desakan WHO untuk melakukan pembatasan yang lebih ketat dan lebih luas secara bersamaan di seluruh Indonesia.
“Saya menilai hal ini sangat penting karena kebijakan pandemic harus berbasis pada prioritas utama untuk mengendalikan penularan bukan pada aspek ekonomi dan aspek lainnya,” ujar Johan.
Sebagai evaluasi penerapan PPKM di Jawa Bali selama sebulan ini, Johan berpandangan bahwa kebijakan tersebut bersifat parsial dan tidak memiliki kriteria yang jelas maka saat ini berdampak terjadi peningkatan drastis kasus positif di luar Jawa Bali.
Ia mendorong pemerintah menggunakan Konsep karantina wilayah yang harus diberlakukan secara serentak dan luas di seluruh Indonesia dengan ketat dan disiplin
“Namun di sisi lain pemenuhan kebutuhan pangan pokok harus terjamin serta siapkan insentif khusus bagi pekerja harian dan perluasan penerima bansos secara tepat,” urai Johan.
Legislator Senayan yang duduk di Komisi IV DPR RI ini juga mengingatkan pemerintah untuk selalu memperhatikan kondisi ketahanan pangan bagi seluruh daerah di Indonesia terutama rumah tangga yang rentan mengalami rawan pangan akibat pandemic ini.
“Daya beli yang semakin rendah serta sulitnya lapangan kerja harus jadi perhatian sebab urusan pangan dan Kesehatan adalah dua sisi yang sangat vital bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat kita, “tegas Johan.
Wakil rakyat dari dapil Pulau Sumbawa NTB ini berharap pemerintah konsisten dalam membuat kebijakan berbasis akurasi data yang valid agar penanganan Covid tidak kacau balau, menurutnya pola pendekatan untuk mengevaluasi PPKM darurat harus memperhatikan kriteria epidemiologi, sistem kesehatan dan sistem surveilans.
“Saya berharap kita semua berjuang agar angka positif di negara kita dapat diturunkan dan konsisten mengendalikan tingkat penularan di masyarakat, setelah angka positif bisa turun tajam maka kita baru boleh merencanakan pelonggaran,” tukas Johan Rosihan.
Tinggalkan Balasan