Jakarta- Telah beredar undangan konferensi pers yang hendak dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Pembela Kesatuan Tanah Air Bersatu (DPP PEKAT IB) yang mengusut tagar bertuliskan #CopotJaksaAgung RI dan #MendukungSetiaUntungArimuliadiJadiJaksaAgung.
Menanggapi hal tersebut pihak Kejaksaan Agung menegaskan Wakil Jaksa Agung Setia Untung Ariamuldi tak terkait dengan upaya melengserkan Jaksa Agung ST Burhanuddin lewat serangkaian kegiatan konferensi pers yang dilakukan oleh kelompok masyarakat.
“Bahwa Bapak Wakil Jaksa Agung secara tegas menyampaikan tidak pernah kenal dan mengenal sama sekali DPP PEKAT IB, serta tidak memiliki hubungan apapun dengan DPP PEKAT IB,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (26/10).
Leonard menyatakan bahwa Setia tak pernah terlibat untuk berkonspirasi ataupun menyetujui isi pesan yang dimaksud dalam undangan tersebut. Setia selaku Wakil Jaksa Agung RI disebut mendukung dan membantu Burhanuddin dalam menjalankan setiap program kerja serta tugas-tugas lain beserta para petinggi Kejaksaan lain.
Leonard mengatakan, Setia selaku Ketua Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) kerap menyampaikan kepada jajaran pengurus untuk mendukung Burhanuddin dalam menjalankan kepemimpinan serta program kerja yang diusungnya.
“Bahwa Bapak Wakil Jaksa Agung meminta kepada DPP PEKAT IB dan kepada siapapun untuk tidak menggunakan nama Bapak Setia Untung Arimuladi (Wakil Jaksa Agung) guna kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu dalam upaya yang dapat merusak citra kewibawaan Bapak Jaksa Agung maupun institusi Kejaksaan,” cetusnya.
Dia menegaskan bahwa hingga saat ini jajaran pimpinan di Korps Adhyaksa di tingkat pusat hingga daerah tetap solid untuk mendukung Burhanuddin dalam bertugas.
Leonard meminta agar tidak ada pihak lain yang menggunakan nama pimpinan Kejaksaan Agung untuk kepentingan tertentu yang memicu polemik di tengah masyarakat.
Dalam undangan yang diterima, dijelaskan bahwa Konferensi Pers itu sedianya digelar pada Selasa, 26 Oktober 2021 pada pukul 10.00 WIB di Sekretariat DPP Pekat IB Jakarta Pusat. Kelompok ini mengusulkan kepada Presiden agar pimpinan di organisasi tersebut diganti bertepatan dengan 7 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi.
Mereka merujuk pada sejumlah kasus di Papua, Kaltim hingga Riau yang tak tuntas dikerjakan oleh Kejaksaan dan malah diambil alih oleh KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Tinggalkan Balasan