JAKARTA, Eranasional.com – Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengungkapkan sulitnya melakukan pencegahan korupsi di pelabuhan. Penyebabnya, kata dia, karena banyaknya entitas yang hidup dan memiliki kepentingan di sana.
Pahala mengungkapkan, entitas yang hidup di pelabuhan tersebut terdiri dari berbagai macam lembaga dan kelompok mulai dari milik pemerintah hingga yang dikelola swasta. Setidaknya, dia menemukan ada 16 entitas yang menjalani pekerjaannya di pelabuhan.
“Banyaknya entitas yang hidup tersebut tentu akan mempengaruhi proses lalu lintas barang di pelabuhan,” kata dia, Kamis (2/2/2023).
Sehingga, kata Pahala, salah satu dampak dari banyaknya entitas di pelabuhan adalah lambannya proses administrasi barang di pelabuhan.
Ia menjelaskan barang yang hendak masuk harus lolos administrasi dari satu lembaga ke lembaga lain dan akan memakan waktu lama.
“Misalnya, barang baru selesai periksa karantina, periksa lagi bea cukai. Lalu periksa lagi imigrasi. Kontainer turun udah 11 kali dipindah-pindahin,” ujar dia.
Padahal, Pahala mengungkapkan, hal tersebut tidak terjadi di negara-negara lain. Katanya, di negara lain hanya satu lembaga saja yang berwenang mengurus segala permasalahan di pelabuhan.
“Di negara-negara Eropa misalnya yang mengurusi keluar masuk barang hanya otoritas pelabuhan saja. Di Indonesia setidaknya ada 16 entitas yang hidup,” ujarnya.
Pahala menyebut rumitnya perizinan di pelabuhan tersebut akan membuka potensi terjadinya perilaku koruptif. Misalnya saja, kata dia, pungutan liar kepada truk yang hendak membawa barang dari pelabuhan.
“Rumusnya sebetulnya sederhana. Semakin lama dia di pelabuhan, kita semakin percaya korupsinya ada di situ,” ujar Pahala.
Berangkat dari hal itu, Pahala mengatakan pemerintah menggandeng KPK beserta beberapa lembaga dan kementerian lain dikoordinir melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK). Dia mengatakan Stranas-PK mencanangkan reformasi pelabuhan melalui program Jaga Pelabuhan.
“Jadi nantinya pengusaha hanya sekali bayar dan sekali dilakukan pemeriksaan di pelabuhan,” ujarnya.
Saat ini, Pahala mengatakan sudah ada 14 pelabuhan di Indonesia yang sudah terintegrasi dalam program reformasi pelabuhan tersebut.
Rencananya, kata dia, di tahun 2023 ini akan ada pelabuhan lain yang akan diikutsertakan dalam program tersebut. “Sekarang kita baru 14 pelabuhan. Tapi di 2023 ini mau kita kembangkan menjadi 260 pelabuhan,” ujar dia.
Tinggalkan Balasan