Daftar Lengkap Nama Satgas TPPU Rp349 Triliun

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah resmi membentuk Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Satgas ini dibentuk untuk mengusut transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun.

“Sesuai dengan hasil rapat komite TPPU tanggal 10 April tahun 2023, yang kemudian disampaikan kepada DPR melalui rapat dengar pendapat di Komisi III, tanggal 11 April 2023 maka saya sampaikan bahwa hari ini pemerintah telah membentuk satgas dimaksud yaitu satgas tentang dugaan TPPU,” kata Mahfud di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2023).

Berikut daftar lengkap Satgas TPPU:

Tim Pengarah

1. Menko Polhukam – Mahfud MD
2. Menko Perekonomian – Airlangga Hartarto
3. Kepala PPATK – Ivan Yustiavandana

Anggota

1. Dirjen Pajak – Suryo Utomo
2. Dirjen Bea Cukai – Askolani
3. Irjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) – Awan Nurmawan Nuh
4. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus – Febrie Adriansyah
5. Wakil Kabareskrim Polri – Irjen Asep Edi Suheri
6. Deputi Bidang Kontra Intelijen BIN – Mayjen TNI Aswardi
7. Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK – Danang Tri Hartono

Tenaga Ahli

1. Yunus Husein – mantan Kepala PPATK
2. Muhammad Yusuf – mantan Kepala PPATK
3. Rimawan Pradiptyo – Dosen Universitas Gajah Mada/UGM
4. Wuri Handayani – Dosen Universitas Gajah Mada/UGM
5. Laode M Syarif – mantan Pimpinan KPK
6. Tompo Santoso – Guru Besar Univeritas Indonesia/UI
7. Gunadi – Pakar Hukum
8. Danang Widoyoko – TII
9. Faisal Basri – Ekonom
10. Mutia Ganj Rahman – Ahli Pidana
11. Mas Achmad Santosa – mantan pejabat KPK
12. Ningrum Natasya – Pakar USU

Tim Pelaksana

1. Deputi 3 Bidang Hukum dan HAM Kemenko Polhukam
2. Deputi 5 Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam
3. Direktur Analisis dan Pemeriksaan I PPATK

Fokus Kerja Satgas TPPU

Ketua Komite TPPU yang juga Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan sejumlah langkah Satgas TPPU untuk mensupervisi kasus transaksi mencurigakan Rp349 triliun. Mahfud menyebutkan prioritas satgas adalah meneliti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dugaan TPPU senilai Rp189 triliun.

“Sebagaimana dijelaskan Menteri Keuangan kemarin, terhadap LHP senilai Rp189 triliun lebih telah dilakukan proses hukum untuk pelaku perseorangan sampai putusan di tingkat PK di mana lepas dari segala tuntutan hukum. Dan untuk pelaku korporasi dinyatakan bersalah dan sudah inkrah,” kata Mahfud melalui keterangannya yang disampaikan melalui YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (12/4).

“Oleh sebab itu, satgas akan memprioritaskan untuk meneliti LHP senilai Rp189 triliun ini untuk memastikan apakah proses hukum terhadap pelaku tersebut berhubungan dengan LHP yang kami kirimkan atau LHP lainnya,” lanjutnya.

Mahfud menuturkan, apabila sebuah putusan sudah inkrah tapi terdapat kesalahan, hal itu bisa menjadi tindak pidana asal dan TPPU-nya harus dicari.

“Jadi kalau sudah ada yang inkrah sebagai sebuah kesalahan, tentu itu kemudian menjadi tindak pidana asal, yang TPPU-nya harus dicari,” jelas Mahfud.

Kata Mahfud, nantinya satgas juga akan mendalami sejumlah laporan yang persoalannya sudah ditindaklanjuti. Dijelaskannya, berdasarkan hukum TPPU laporan yang ditindaklanjuti belum tentu diselesaikan, bisa jadi sebagai pintu masuk proses TPPU.

“Nah, satu hal lagi, satgas nanti akan mendalami yang dilaporkan bahwa isunya atau masalahnya sudah ditindaklanjuti, sudah banyak yang ditindaklanjuti. Tapi kita akan mendalami lagi, sebab menurut hukum TPPU, yang ditindaklanjuti itu belum tentu diselesaikan. Justru yang ditindaklanjuti itu hasilnya bisa menjadi pintu masuk untuk masuk ke proses TPPU nya,” terangnya.