JAKARTA, Eranasional.com – Bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, mengaku mendapat laporan adanya kekhawatiran publik soal penjegalan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara termasuk soal Pemilu 2024. PPP menilai pernyataan Jokowi justru tidak ada hubungannya dengan isu penjegalan.
“Enggak ada hubungannya dengan penjegalan,” kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, Rabu (31/5/2023).
Sebab, menurut Awiek, urusan kepesertaan pemilu merupakan kewenangan dan tupoksi KPU. Menurutnya, KPU dan jajarannya yang akan menyeleksi kepesertaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024.
“Karena soal kepesertaan pemilu ditangani oleh KPU. Kalau seseorang tidak memenuhi syarat sebagai capres maka KPU tidak akan meloloskan,” ujarnya.
Dia kemudian menyinggung soal polemik parpol yang diperkarakan kepengurusannya di Mahkamah Agung (MA). Dia menegaskan, hal ini juga tak berkaitan dengan Presiden.
“Lalu terkait gugatan hukum kepengurusan parpol itu ranahnya Mahkamah Agung bukan presiden,” ujarnya.
Dengan demikian, Awiek menganggap cawe-cawe Jokowi ini dimaknai dalam konteks kepentingan bangsa dan negara. Namun dia tidak menampik apabila Jokowi bisa melakukan cawe-cawe politik lantaran dia seorang kader parpol yakni dari PDIP.
“Cawe-cawe presiden dimaksudkan untuk menjaga keutuhan bangsa. Kalau pun terlibat politik, Presiden Jokowi itu kader partai,” jelas Awiek.
Sebelumnya, Anies Baswedan mengklaim dirinya banyak laporan soal kekhawatiran usai Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara termasuk soal Pemilu 2024. Ungkapan kekhawatiran itu antara lain penjegalan.
“Jadi merespons pemberitaan yang mengungkapkan bahwa presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral, akan cawe-cawe. Semenjak semalam sampai tadi siang kami banyak sekali menerima aspirasi dan kekhawatiran,” kata Anies di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa (30/5).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjabarkan sejumlah ungkapan kekhawatiran yang diterima Anies dan Koalisi Perubahan. Antara lain penjegalan hingga potensi tak netralnya Pemilu 2024.
“Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan Pemilu 2024, ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat diperlakukan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakukan tidak fair,” ujar Anies.
“Kemudian potensi terjadinya kecurangan, yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe,” sambungnya.
Lanjut Anies, dia berharap ungkapan kekhawatiran itu tak terwujud usai Presiden Jokowi bilang akan cawe-cawe. Katanya, Pemilu dan Pilpres 2024 harus berjalan secara netral tanpa ada kecurangan.
“Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja dan dalam kenyataannya pemilu tetap seperti semula, pilpres seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan, setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakukan yang sama. Begitu juga setiap capres memiliki hak yang sama, penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik, dan netral,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan