JAKARTA, Eranasional.com – Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan menduga ada oknum pemerintah yang menjadi pelindung sekaligus backing Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.
Oknum yang dimaksud diduga membuat penangangan dugaan penyebaran aliran sesat di Pondok Pesantren Al-Zaytun berlarut-larut dan terkesan ada pembiaran.
“Sebenarnya banyak fakta ajaran sesat di sana (Ponpes Al-Zaytun), tapi kita tahu ada oknum pemerintah di negara ini yang terlibat, sehingga terkesan penanganannya berlarut-larut, bahkan seperti ada pembiaran,” kata Ken Setiawan saat dihubungi, Kamis (23/6/2023).
Namun, Ken enggan menyebut identitas oknum dan berasal dari Lembaga pemerintahan apa yang ia maksud. Ken menjelaskan, dugaannya didasari dari banyak pejabat yang pernah datang ke Pondok Pesantren Al-Zaytun.
“Dari situ kita lihat sebenarnya, Al Zaytun bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik yang dibungkus dengan agama,” ujarnya.
Selain itu, Ken menyakini Ponpes Al-Zaytun adalah buatan gerakan radikal Negara Islam Indonesia (NII) berdasarkan kurikulum tersembunyi yang pernah mereka ajarkan kepada dirinya.
Keyakinan itu ditambah dengan Panji Gumilang yang disebut memiliki kedekatan dengan Ahmad Musadeg, terpidana kasus penodaan agama yang juga pimpinan Gerakan Fajar Nusantara. Mereka berdua disebut sebagai pengikut SM Kartosoewirjo yang merupakan pendiri NII.
“Bedanya, kalau Ahmad Musadeg bicara ketahanan pangan, karena dia beli tanah untuk pertanian di Kalimantan, sedangkan Panji Gumilang bicara tentang Pendidikan, bikin pondok pesantren,” jelas Ken.
Diberitakan sebelumnya, beredar kabar yang menyebutkan bahwa Ponpes Al-Zaytun mengajarkan aliran sesat dan pimpinannya, Panji Gumilang, melakukan melakukan pelanggaran pidana.
Menyikapi persoalan Ponpes Al-Zaytun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dari Kementerian Agama (Kemenag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Karena urusan agama, urusan fiskal, hubungan luar negerim yustisi, pertahan dan keamanan itu wilayahnya pemerintah pusat,” kata Ridwan Kamil di Bandung, Kamis (15/6).
Dia pun meminta pihak Ponpes Al-Zaytun bersikap kooperatif agar bisa terjadi dialog dengan tim investigasi yang dibentuk oleh Pemprov Jawa Barat bersama para kiai.
“Karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya, Al-Zaytun sering menolak untuk diajak ber-tabayyun atau berdialog untuk mengetahui duduk permasalahan,” ungkap Ridwan Kamil.
Tinggalkan Balasan