JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Rumor berkembang, Jokowi akan menempatkan kader Demokrat sebagai Menteri Pertanian (Mentan) menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang tengah bermasalah dengan kasus dugaan korupsi.
Rumor ini berkembang diperkuat dengan adanya isu reshuffle kabinet yang terdengar beberapa terakhir ini.
Jokowi dan SBY bertemu di Istana Negara, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10) sore.
Jokowi dinilai berpeluang merombak komposisi Kabinet Indonesia Maju setelah KPK menggeledah kediaman dinas Mentan Yasin Limpo.
Menanggapi itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Katanya, peluang itu terbuka karena ada menteri yang sedang bermasalah dengan hukum.
Atas dasar itu, Ketua DPP PDI tersebut berkeyakinan cepat atau lambat Presiden Jokowi akan mengambil keputusan untuk merombak komposisi menterinya.
“Kalau melihat yang terjadi akhir-akhir ini ada menteri yang sedang bermasalah dengan hukum, maka cepat atau lambat akan terjadi reshuffle,” kata Puan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affair Ahmad Khoirul Umam mengatakan momen pertemuan Jokowi dengan SBY sebagai sinyal Jokowi akan memberikan jatah kursi kepada Partai Demokrat.
Jika itu terjadi, maka Demokrat secara perlahan akan menggeser barisannya dari oposisi ke kubu pendukung pemerintah. Praktis, oposisi yang tersisa hanya PKS.
“Positioning Demokrat terkini dalam sejumlah wacana perdebatan publik tampaknya bergeser ke tengah, meskipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktifnya,” ujar Khairul Umam, Senin (2/10) malam.
Di sisi lain, lanjutnya, Partai Nasdem dan PKB yang mengusung Anies Baswedan (Koalisi Perubahan) semakin kencang dan berani menunjukkan garis perbedaan arah kebijakan dengan pemerintahan Jokowi.
Ia menilai, kondisi ini menjadi ujian bagi Jokowi, apakah dirinya benar-benar memegang kekuatan presidential dengan hak veto yang besar.
“Atau sebaliknya, dia tunduk di bawah instruksi partai pimpinan partai asalnya yang konon pernah menyatakan keberatan akan masuknya Demokrat ke koalisi pemerintah pada Pilpres 2019,” ujarnya.
“Jika Jokowi memberikan kursi menteri kepada Demokrat, maka hal ini menjadi momentum besar terjadinya rekonsiliasi kekuatan politik Jokowi dan SBY yang terbebas dari tekanan Megawati (Ketua Umum PDIP),” sambung Khoirul.
Demokrat Enggan Berandai-andai
Menanggapi itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan keputusan reshuffle kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden Jokowi.
“Reshuffle kabinet merupakan ranahnya Bapak Jokowi,” kata Herzaky, Senin (2/10).
Dia menyebut, saat ini Partai Demokrat memilih fokus bekerja untuk rakyat ketimbang memikirkan kursi di kabinet.
“Kami sedang fokus bekerja untuk rakyat. Dan pastinya, kami juga mendoakan Pak Jokowi dalam setahun ke depan bisa menutup pemerintahannya dengan semakin baik dan semakin manis,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan