JAKARTA, Eranasional.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional merilis 10 kota di Indonesia dengan biaya hidup tertinggi. DKI Jakarta berada di nomor satu.

Hal itu diketahui berdasarkan hasil Survei Biaya Hidup (SBH) pada tahun 2022.

BPS melakukan SBH dengan melibatkan lebih dari 240.000 rumah tangga, 24.000 blok sensus, dan total 847 paket komoditas dari 150 Kabupaten/Kota di Indonesia. Riset ini dialkukan setiap lima tahun sekali.

Baca Juga
Jokowi: Pentingnya Hilirisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Jelang Pelantikan Prabowo-Gibran Rupiah Menguat
Pertamina Patra Niaga Sulawesi Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying Terkait Ketersediaan BBM dan LPG

Dari hasil tersebut, DKI Jakarta berada di posisi pertama dengan rata-rata nilai konsumsi rumah tangga per rumah tangga selama sebulan Rp14,88 juta.

Biaya ini meningkat dari SBH tahun 2018 sebesar Rp13,45 juta. Di mana tahun tersebut, Jakarta menempati posisi kedua.

Di peringkat kedua ditempati Kota Bekasi dengan biaya hidup sebesar Rp14,33 juta. Pada SBH 2018, Kota Bekasi menempati peringkat pertama dengan biaya hidup sebesar Rp13,67 juta per bulan.

Posisi ketiga adalah Kota Surabaya dengan SBH sebesar Rp13.357.752. Peringkat keempat dan seterusnya adalah Kota Depok (Rp12.353.767), Kota Makassar (Rp11.504.942), Kota Tangerang (Rp10.946.940), Kota Bogor (Rp10.731.158), Kota Kendari (Rp10.233.554), Kota Batam (Rp10.026.848), dan Kota Balikpapan (9.869.210).

Tambah pemberian subsidi

Menanggapi hasil SBH BPS tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudi mendorong agar Pemprov DKI Jakarta menambah pemberian subsidi sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat kelas bawah.

“Yang dibutuhkan saat ini adalah melindungi dengan memberi tambahan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Misalnya dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP), subsidi pangan, dan pengeluaran bagi pekerja bisa di-cover pemerintah melalu Kartu Pekerja Jakarta (KPJ),” ujar Khoirudin, Jumat, 15 Desember 2023.

Dia menilai, Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI yang disepakati sebesar Rp5.067.381 atau naik 3,6 persen pada tahun 2024, masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak di Jakarta.

Katanya, dengan kebijakan penambahan subsidi dengan tepat sasaran diharapkan dapat meringankan beban hidup masyarakat kelas bawah.

Sementara itu, anggota Komisi B Suhud Alynudin meminta Pemprov DKI bekerja keras menstabilkan harga komoditas pangan dan tidak hanya saat momen tertentu saja.

“Pemerintah harus paling bertanggung jawab terhadap kondisi ini. Harus ada terobosan untuk mengendalikan harga,” pungkasnya. (*)