Jakarta, ERANASIONAL.COM – Bantuan sosial (bansos) yang beberapa terakhir ini disalurkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dituding menjadi penyebab kelangkaan beras.
Menanggapi itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi membantah lonjakan harga beras yang diikuti oleh kelangkaan pasokan di ritel modern diakibatkan penyaluran bansos oleh pemerintah.
Menurut dia, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan beras bansos sudah dialokasikan bersama.
“Beras yang digunakan untuk penyaluran bansos tidak diambil dari beras SPHP yang selama ini digelontorkan ke masyarakat melalui pasar tradisional maupun ritel modern,” kata Bayu di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2024.
Sedangkan, alasan pemerintah mengimpor 2 juta ton beras tahun ini yaitu untuk pemberian bantuan pangan dan beras SPHP.
Untuk diketahui, tahun ini pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 10 kg setiap bulan selama tiga bulan untuk 22,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Beras untuk kebutuhan tersebut bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.
Sementara, untuk 2 juta ton beras yang diimpor pada 2024 untuk memenuhi kebutuhan bansos pangan dan beras SPHP, saat ini sudah dalam tahap penjajakan dengan mitra.
Surat izin impor sudah diterbitkan oleh pemerintah dan untuk tahap awal akan didatangkan sebanyak 500.000 ton sebelum Ramadan atau pertengahan Maret 2024.
Penyaluran bantuan pangan beras untuk saat ini dihentikan sementara lantaran penyelenggaraan pemungutam suara Pemilu 2024 pada Rabu, 14 Februari 2024.
Bansos akan kembali disalurkan sehari setelah Pemilu 2024 atau pada Kamis, 15 Februari 2024.
“Kita menghentikan sementara buat menghormati proses Pemilu. Daripada nanti timbul fitnah dan segala macam, jadi dihentikan,” tuturnya. (*)
Tinggalkan Balasan