Jakarta, ERANASIONAL.COM – Guna antisipasi menghadapi dampak turunan dari resesi ekonomi yang terjadi di Jepang, Pemerintah tengah menyiapkan beberapa upaya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekonomi) Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang memonitor kondisi global berdasarkan prediksi beberapa lembaga keuangan internasional, salah satunya proyeksi ekonomi Bank Dunia.
“Kita sudah melihat prospek global tahun ini dari prediksi lembaga berbagai termasuk World Bank kan turun,” kata Airlangga ketika ditemui usai salat Jumat di kantor Kemenko Ekonomi, Jumat (16/02/2024).
Airlangga mengatakan, untuk menghadapi kondisi resesi di Jepang pemerintah tengah menjaga komoditas ekspor dan pasar di luar negeri. Selanjutnya, ia mengatakan, pemerintah juga akan membuka pasar baru dengan berbagai pasar luar negeri baru.
“Ya tentu, antisipasinya jaga komoditas ekspor kita, jaga market luar dan kemudian juga kita melihat bahwa kedepan kita harus buka pasar baru antara lain dengan keanggotaan kita di multilateral agency, termasuk Organisation for Economic Co-operation and Developtment (OECD),” ujar Airlangga.
Lebih lanjut, ia juga mengatakan saat ini pemerintah tengah mengkaji untuk membuka pasar baru dengan perjanjian perdagangan bebas multilateral pada CPTPP.
“Kita juga sedang mengkaji membuka market dengan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Kita melihat Kanada dan Amerika Latin juga bisa terbuka (pasarnya)” ujar dia,” lanjutnya.
Dia menegaskan, pemerintah terus menjaga daya beli masyarakat dalam negeri. Yang menurutnya, konsumsi masyarakat merupakan salah satu mesin penting bagi Indonesia, dikarenakan mesin konsumsi tidak dimiliki negara lain.
“Mesin konsumsi ini menjadi penting karena kita punya penduduk besar dan sebagian besar generasi muda. Maka mesin konsumsi ini harus didorong productivity,” ujar dia.
Tak hanya itu, Airlangga mengatakan salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas tersebut dapat dilakukan melalui Kartu Prakerja. Yang menurutnya, program besutan pemerintah itu dapat menjadi salah satu solusi jangka pendek yang dilakukan.
“Jadi dua hal, untuk perbaikan SDM yaitu pendidikan. Satu hal, karena itu memakan waktu jangka panjang,” kata dia.
Selanjutnya, saat ditanya langkah yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan Kartu Prakerja tersebut, Airlangga mengatakan Kartu Prakerja akan diperpanjang dan diperbesar.
Namun, ia mengatakan hal tersebut masih dilakukan diskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, utamanya untuk anggaran tahun 2023.
“Diperpanjang dan diperbesar, ini yang akan kita bicara tentu dengan Bu Menteri Keuangan untuk anggaran tahun 2025,” pungkas Airlangga.
Tinggalkan Balasan