Jakarta, ERANASIONAL.COM – Megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah mulai dialiri listrik dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tahap I dengan jaringan transmisi berkapasitas 10 megawatt (MW).

Secara kumulatif, total kapasitas aliran listrik dari pembangkit tenaga surya di IKN Nusantara nantinya dirancang sebesar 50 MW dan ditargetkan dapat beroperasi penuh pada 17 Agustus 2024.

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Darmawan Prasodjo mengatakan PLTS yang mulai beroperasi medio pekan lalu itu menyesuaikan dengan konsep pembangunan IKN yaitu forest city yang pintar dan ramah lingkungan

“Kami all out mendukung infrastruktur kelistrikan hijau di IKN. Ini akan menjadi Ibu Kota terbaik, di mana semuanya akan berbasis state of the art of technology,” ujar Darmawan melalui pernyataan resmi perseroan, akhir pekan, dikutip Senin (4/3/2024).

Selain PLTS, lanjutnya, PLN akan mengaliri IKN Nusantara dengan listrik dari pembangkit berbasis hidro seperti dari aliran sungai dan danau di sekitar kawasan proyek. Adapun, sumber energi bersih di IKN diklaim berbasis teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang paling mutakhir.

Direktur Utama PLN Nusantara Power Ruly Firmansyah menambahkan perusahaan menargetkan PLTS IKN bisa digunakan melistriki IKN Nusantara saat upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79.

“Sinkronisasi tahap pertama dengan kapasitas 10 MW telah berhasil dilakukan sesuai jadwal.”

“Kami akan lanjutkan dengan sinkronisasi untuk 40 MW sisanya dan lakukan uji coba hingga nanti PLTS ini bisa beroperasi komersial melistriki IKN,” ucap Ruly.

PLTS di IKN dibangun di lahan seluas 80 hektare dengan 21.600 panel surya dan mampu menyerap tenaga kerja lokal hingga 337 pekerja.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan proses pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke kawasan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan dimulai Juni tahun ini.

Hal ini disampaikan usai melakukan seremoni penyelesaian akhir atau topping off hunian ASN dan personel pertahanan keamanan (hankam).

“Pergeseran ASN ke sini dan hankam ke sini itu sudah bisa dimulai Juni [2024],” kata Jokowi dikutip dari Sekretariat Presiden, Jumat (1/3/2024).

Saat ini pemerintah tengah menuntaskan rencana pembangunan 12 menara hunian yang diprediksi rampung pada Juli.

Setelah itu, akan ada 21 menara hunian lainnya yang juga akan selesai pada September dan 14 menara tambahan pada November tahun ini. Dengan demikian, hingga akhir tahun, akan ada 47 menara hunian yang bisa digunakan para ASN selama tinggal di kawasan IKN.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebanyak 31 menara perumahan akan diperuntukkan bagi ASN dan 16 menara lainnya untuk pegawai hankam.

Seluruh hunian tersebut berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A.

Secara total, pemerintah akan membangun 2.820 unit perumahan dengan tipe 98 meter persegi di lahan seluas 45,91 hektare. Pembangunan puluhan rumah susun itu membutuhkan anggaran sekitar Rp9,4 triliun.