Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengakui terdapat gerakan atau demonstrasi yang menolak hasil Pemilu 2024. Namun, Hadi menyatakan, gerakan itu masih dalam skala kecil.
“Kemudian permasalahan-permasalahan yang dikatakan tadi unjuk rasa itu memang ada, tetapi saya sampaikan skalanya masih kecil dan memang kecil menuju sedang,” ujar Hadi Tjahjanto dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi terkait situasi pasca-pemungutan Pemilu 2024 di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (15/3/2024).
Rapat yang berlangsung tertutup ini dihadiri juga oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Mendagri Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Karena itu, kata Hadi, pihaknya terus berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk meredam gelombang massa yang menolak hasil Pemilu 2024, agar tidak meluas. Termasuk, kata Hadi, pihaknya berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (Bais) untuk memantau perkembangan keamanan.
“Kami juga terus mengantisipasi dengan kepolisian dan TNI untuk bisa mencegah mengamankan supaya tidak terjadi eskalasi yang lebih besar, dan intelijen baik dari Ka-BIN dan Bais terus memantau perkembangan tersebut untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif seperti saat ini,” tandas Hadi.
Hadi juga mengatakan pihaknya akan mengamankan proses rekapitulasi penghitungan suara hingga penetapan dan pengumuman perolehan suara Pemilu 2024 oleh KPU hingga 20 Maret 2024. Setelah itu, kata dia, pihaknya juga akan mengamankan proses sengketa hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ya, saat ini KPU sedang melaksanakan rekapitulasi hasil pemungutan suara dan akan diumumkan 20 Maret. Apabila ada sengketa permasalahan tentunya akan disampaikan pada lembaganya juga. Kemudian kami terus memantau, kami terus membantu menyiapkan yang diperlukan pada proses-proses tersebut,” pungkas Hadi.
Tinggalkan Balasan