Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mematok anggaran belanja pendidikan untuk tahun 2025 sebesar Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun.
Besaran itu tercatat naik Rp76,7 triliun atau sebesar 11,53% jika dibandingkan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Adapun, angka itu tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang Bendahara Negara sampaikan dalam rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (20/5/2024).
“Untuk mendukung penguatan mutu pendidikan tersebut anggaran pendidikan pada tahun 2025 diperkirakan berkisar Rp708,2 triliun sampai dengan Rp741,7 triliun,” ucap Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI, Senin, (20/5/2024).
Bendahara Negara menjelaskan bahwa anggaran pendidikan 2025 akan difokuskan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, termasuk peningkatan gizi anak sekolah.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa pada tahun depan pemerintah akan fokus dalam penguatan mutu sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan Perguruan Tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, hingga penguatan vokasional.
“Berbagai program unggulan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses, kualitas, dan dapat menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha atau link and match,” tutur Bendahara Negara.
Adapun, dalam APBN 2024 dijelaskan bahwa anggaran pendidikan tahun ini difokuskan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan begitu, pada tahun 2024 anggaran pendidikan diarahkan menghadirkan pendidikan yang berkualitas melalui perbaikan pada infrastruktur, SDM, dan ekosistem pendidikan.
Sebagai tambahan, dalam rancangan tahun 2025 disebutkan bahwa pada tahun depan anggaran pendidikan salah satunya akan dimanfaatkan untuk meningkatkan gizi anak sekolah.
Hal tersebut identik dengan program unggulan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, yang mencanangkan memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren. Selain itu, terdapat program bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengaku sedang mengkaji rencana pelaksanaan program makan siang gratis yang berpotensi akan seperti program Belanja Operasional Sekolah (BOS) dan memastikan program itu masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Dia menjelaskan pengorganisasian pelaksanaan program makan siang gratis bisa saja mengikuti penerapan BOS yang telah berlangsung. Menurut dia, pemerintah sudah memiliki pengalaman dalam menjalankan dana BOS.
“Mengenai pengorganisasian pelaksanaannya, siapa yang akan melaksanakannya, kita sudah punya pengalaman dengan belanja operasional sekolah. Kami akan timbang apakah itu dimungkinkan seperti itu,” ungkap Suharso saat ditemui awak media setelah acara Musrenbang 2024 di Jakarta, Senin (6/5/2024).
Tinggalkan Balasan