Jakarta, ERANASIONAL.COM – Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengamuk.

Dia mengamuk saat bicara soal anggaran dalam raker tersebut, Selasa 11 Juni 2024.

Bahli mengaku pagu indikatif yang disusun oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian PPN/Bappenas sangat kecil.

Baca Juga
Pegunungan Bintang Diguncang Gempa Magnitudo 5,8
Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur Kembali Erupsi
Menurut BMKG, Hujan Tahun Ini Datang Lebih Awal

Dia mengaku tidak sebanding dengan beban kerja untuk menarik investasi masuk ke Indonesia pada 2025.

Pagu indikatif Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2025 sebesar Rp 681 miliar.

Menurut Bahlil angka itu jauh lebih sedikit dengan DIPA TA 2024 sebesar Rp 1,2 triliun di tengah target investasi Rp 1.600 triliun.

Sedangkan dengan pagu indikatif tahun 2025 sebesar Rp 600 miliar.

Padahal Bahlil diberikan target kinerja untuk menarik investasi masuk Indonesia sebesar Rp 1.850 triliun.

“Namun apa yang terjadi, saya tidak bermaksud untuk mengeluh, saya hanya memberikan satu diskursus, kalau tanggung jawab naik, idealnya beban anggaran harus naik,” ujar Bahlil dalam Raker bersama Komisi VI, Selasa 11 Juni 2024.

Bahlil mengancam jika anggaran kementeriannya dipangkas, maka target investasi yang akan masuk ke Indonesia pada tahun 2025 tidak akan sampai target Rp 1.850 triliun.

Dengan anggaran itu, menurutnya target investasi yang mungkin bisa masuk hanya sebesar Rp 800 triliun.

“Saya minta kepada pimpinan tolong panggil Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas menjelaskan ini,”tegas Bahlil.

“Karena itu dalam teori saya dengan basis anggaran yang ada, saya koreksi RKP (rencana kerja pemerintah) (target investasi) menjadi Rp 800 triliun,” sambungnya.

Menurut Bahlil RKP yang dibuat atau target investasi Rp 1.850 triliun ini tidak berjalan lurus dengan anggaran yang diberikan kepada Kementerian Investasi/BKPM.

Sehingga jika anggaran yang diberikan hanya Rp 600 miliar, maka Bahlil menyarankan untuk merevisi target investasi yang masuk ke Indonesia pada 2025.

“Kalau kita lihat basis anggarannya, camat di DKI Jakarta anggaran lebih besar dari kementerian ini,” tegas Bahlil. []