Sri Mulyani Pangkas Anggaran Tujuh Kementerian Tahun 2025, Ini Daftarnya

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Beberapa Kementerian mulai mengeluh, penyebabnya karena anggarannya dipangkas oleh Menteri Keuangan (Menjeu), Sri mulyani.

Salah satunya adalah, Kementerian Investasi yang dikeluhkan oleh Bahlil Lahadalia.

Beredar informasi ada lima kementerian yang anggarannya dipangkas oleh Menkeu

Yang pertama adalah, Kementerian Pertanian yang anggarannya berkurang dari Rp 14,65 triliun di RAPBN 2024 menjadi Rp 8,06 triliun pada 2025.

Kedua, ada Kementerian Perindustrian yang anggarannya berkurang dari Rp 3,76 triliun pada 2024 menjadi Rp 2,51 triliun di 2025.

Ketiga, ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dananya dipangkas dari Rp 6,77 triliun menjadi Rp 3,90 triliun pada KEM PPKF 025.

Keempat, Kementerian Perhubungan yang anggarannya juga dipangkas dari Rp 38,47 triliun menjadi Rp 24,76 triliun.

Selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang anggarannya turun dari Rp 97,70 triliun menjadi Rp 83,18 triliun.

Diberitakan sebelumnya, Bahlil uring-uringan karena anggaran di kementeriannya dipangkas, padahal kata dia target investasi naik.

Bahlil mengatakan target investasi 2025 dipatok sebesar Rp 1.850 triliun alias naik dari tahun ini yang hanya Rp 1.650 triliun.

Namun, ia kesal anggaran yang didapat Kementerian Investasi/BKPM di 2024 sebesar Rp 1,22 triliun malah anjlok setengahnya menjadi Rp 681 miliar pada tahun depan.

“Ini membuat saya bingung. Saya sejak kecil sudah berdagang, pernah menjadi pengusaha, pernah menjadi ketua umum Hipmi, belum pernah menemukan teori ini. Ini teori baru ini,” sindir Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa 11 Juni 2024.

Namun, perlu diketahui bahwa anggaran yang disusun dalam KEM PPKF 2025 masih bisa berubah seiring dengan pembahasannya di DPR RI.

Itu aArtinya, kementerian yang merasa anggarannya kurang bisa mengajukan penambahan.

Saat ini, pembahasan masing-masing pagu Kementerian/Lembaga yang disusun Sri Mulyani dan tim di KEM PPKF dalam tahap pembahasan di masing-masing komisi DPR untuk meminta persetujuan anggota dewan. []