JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menerbitkan aturan teknis terkait kebijakan larangan mudik pada masa Idul Fitri 2021. Beleid berupa Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) itu merupakan tindak lanjut atas pengumuman larangan mudik beberapa waktu lalu

“Kami tetap konsisten untuk melaksanakan kebijakan larangan mudik. Hari ini kami tengah melakukan finalisasi Permenhub tersebut yang akan segera kami terbitkan dalam waktu dekat ini,” ujar Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi melalui keterangan tertulis, Minggu (4/4/2021).

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengumumkan larangan mudik mulai 6-17 Mei 2021. Kebijakan itu dikeluarkan untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19.

Untuk menindaklanjuti hal itu, Menhub terus berkoordinasi dengan Satgas Covid-19, Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, TNI/Polri, dan Pemerintah Daerah. Dia menegaskan tak ada perdebatan soal larangan mudik.

“Kami tegaskan lagi bahwa keputusan larangan mudik tahun ini sudah final. Untuk itu, kami meminta masyarakat untuk tidak mudik pada tahun ini agar tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan, yaitu terjadinya lonjakan kasus Covid-19,” ujarnya.

Menko PMK Muhadjir Effendy sebelumnya telah mengeluarkan surat kepada para Menteri dan Kepala Lembaga pada 31 Maret 2021 yang isinya keputusan untuk meniadakan kegiatan mudik Lebaran. Larangan berlaku baik untuk aparatur sipil negara, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat.

Larangan mudik akan berlaku pada 6-17 Mei 2021. Sebelum dan sesudah tanggal itu, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan ke luar daerah, kecuali benar-benar dalam keadaan mendesak dan perlu.