Jakarta, ERANASIONAL.COM – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sedang menyiapkan usulan strategis untuk menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai Laboratorium Bencana di Indonesia.
Gagasan ini muncul bukan tanpa alasan. Jogja, dengan catatan panjang menghadapi berbagai bencana seperti gempa bumi, erupsi Gunung Merapi, dan banjir lahar dingin, telah membuktikan ketahanan dan kemampuan mitigasi bencana yang patut dijadikan contoh nasional.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, KH Maman Imanulhaq, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan kajian mendalam terkait usulan tersebut.
Menurutnya, DIY memiliki sejumlah keunggulan, seperti infrastruktur riset yang memadai, komunitas akademik yang kuat, serta kearifan lokal masyarakat dalam menghadapi bencana.
“Dengan menjadikan Jogja sebagai Laboratorium Bencana, kami berharap bisa melahirkan kebijakan mitigasi bencana yang lebih efektif, berbasis penelitian, dan bisa diterapkan di tingkat regional maupun nasional,” jelas KH Maman Imanulhaq, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB.
Kiai Maman menegaskan, mitigasi bencana tidak hanya tentang infrastruktur dan teknologi, tetapi juga membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat berbasis kearifan lokal serta semangat gotong royong.
“DIY memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi bencana. Ini bisa menjadi modal besar untuk menjadikan Jogja sebagai pusat riset dan pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia,” ujarnya di Yogyakarta, Jumat, 21 Maret 2025.
Selain itu, PKB juga mendorong sinergi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk membangun pusat data bencana yang lebih akurat.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan edukasi kebencanaan bagi masyarakat luas.
“Kami ingin melibatkan pesantren dan tokoh agama dalam memberikan edukasi kebencanaan berbasis nilai-nilai keagamaan. Ini penting karena mitigasi bencana harus menyentuh aspek budaya dan keagamaan masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya itu, PKB juga mengusulkan peran lebih besar bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam proses perizinan bangunan di wilayah rawan bencana.
Menurut Kiai Maman, setiap pembangunan harus mempertimbangkan aspek mitigasi risiko, seperti desain bangunan tahan gempa dan sistem drainase yang baik untuk mencegah banjir.
“BNPB harus dilibatkan dalam perizinan bangunan di daerah rawan bencana. Ini penting untuk memastikan setiap konstruksi memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. Pembangunan fisik memang penting, tetapi keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegas Kiai Maman.
Dengan usulan ini, PKB berharap Jogja tidak hanya menjadi contoh dalam menghadapi bencana, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran dan riset kebencanaan yang bisa diadopsi secara nasional.
Langkah ini dianggap sebagai solusi strategis untuk mengurangi risiko bencana di Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu negara paling rawan bencana di dunia.[]
Tinggalkan Balasan