Sebagai contoh, Hashim menyinggung langkah Presiden Prabowo di sektor lingkungan. Dalam kunjungan kerja ke London dua pekan lalu, pemerintah mencabut izin 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga kuat terlibat dalam kerusakan lingkungan yang menyebabkan ribuan nyawa melayang.
Hashim menekankan bahwa meski ada proses peninjauan kembali bagi perusahaan yang merasa tidak bersalah, prinsip utama pemerintah adalah keadilan yang presisi.
“Data yang digunakan sangat akurat, mulai dari fotografi satelit, drone, hingga bukti lapangan. Meskipun beberapa perusahaan ini memiliki koneksi dengan elit yang kuat, Presiden tetap mengambil tindakan tegas,” jelasnya.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik bisnis yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Hashim menegaskan bahwa tindakan serupa juga akan diterapkan di sektor pasar modal.
Ia menyoroti praktik manipulasi saham yang merugikan investor ritel dan masyarakat kecil. “Saya bukan Jaksa Agung, namun jika ada orang yang bertanggung jawab atas perilaku kriminal yang merugikan investor kecil, segala kemungkinan terbuka lebar. Semua opsi ada di atas meja,” tegasnya.
Pernyataan Hashim ini menimbulkan spekulasi bahwa pemerintah akan melakukan perombakan besar-besaran di sejumlah lembaga strategis. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum di sektor ekonomi dipandang sebagai langkah penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik. Dengan adanya tindakan tegas terhadap oknum yang merugikan negara, diharapkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan lebih sehat.
Tinggalkan Balasan