Pengalokasian tersebut menunjukkan utang diarahkan untuk pembiayaan produktif dan layanan publik, bukan sekadar menutup defisit rutin.

Berbeda dengan pemerintah, ULN swasta justru mengalami penurunan. Posisi ULN swasta pada kuartal IV 2025 tercatat sebesar 192,8 miliar dolar AS, turun dari 194,5 miliar dolar AS pada kuartal sebelumnya.

Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya pinjaman perusahaan non-lembaga keuangan. Meski demikian, ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa 76,3 persen.

Sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan menjadi kontributor terbesar ULN swasta dengan pangsa 79,9 persen.

Kondisi global yang masih dibayangi volatilitas pasar keuangan, tensi geopolitik, dan fluktuasi suku bunga internasional menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan utang Indonesia.

Namun, pemerintah dan BI menegaskan koordinasi terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Kebijakan pembiayaan diarahkan agar tetap prudent, transparan, dan akuntabel.

Meski nominal utang pemerintah Indonesia telah menembus Rp9.637 triliun, pemerintah memastikan rasio terhadap PDB masih dalam batas aman, yakni 40,46 persen. Defisit juga dijaga di bawah 3 persen sebagai bentuk disiplin fiskal.

Struktur utang yang didominasi tenor panjang serta pemanfaatannya untuk sektor prioritas menjadi faktor utama yang menjaga keberlanjutan fiskal. Di tengah ketidakpastian global, pemerintah dan Bank Indonesia menegaskan komitmen untuk terus mengelola utang secara hati-hati demi menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.