Menurut Irjen Jhonny, proses penyelidikan akan melibatkan Divisi Propam Polri untuk menilai pelanggaran kode etik serta Divisi Kriminal untuk mengusut aspek pidana. Kedua proses tersebut berjalan paralel untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil menyeluruh dan adil.
Insiden penganiayaan ini berpotensi mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap institusi kepolisian, terutama di wilayah Maluku Tenggara. Polri menyadari pentingnya membangun kembali kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi dan penyelesaian kasus yang transparan.
Selain itu, Polri juga mendorong peran masyarakat dalam mengedukasi anak-anak dan remaja tentang hak-hak mereka, serta melibatkan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan perilaku aparat.
Kasus penganiayaan di Tual menjadi peringatan penting bagi institusi kepolisian, masyarakat, dan pemerintah terkait penegakan hukum, perlindungan anak, dan integritas aparat. Dengan transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang baik antara Polri dan publik, diharapkan insiden serupa dapat dicegah di masa depan.
Polri menegaskan bahwa tidak ada perlindungan bagi oknum yang melakukan pelanggaran, dan seluruh proses hukum akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kapolri Jenderal Sigit memastikan bahwa kasus ini menjadi prioritas dan akan diawasi langsung agar hasilnya adil bagi semua pihak.
Tinggalkan Balasan