Kontroversi Misi ke Gaza, Purnawirawan TNI Minta Prabowo Batalkan Pengiriman Pasukan

Forum juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur dan hanya menjalankan peran stabilisasi serta kemanusiaan. Selain itu, Indonesia disebut akan menempati posisi Wakil Panglima dalam struktur ISF. Namun, bagi FPP, posisi tersebut tetap mengandung risiko politik dan militer yang tidak kecil.

Fachrul menilai dalam struktur militer, posisi panglima dan wakil panglima tidak bisa dipisahkan secara fungsional. Jika panglima utama memutuskan langkah strategis, termasuk operasi pelucutan senjata atau tindakan keamanan tertentu, maka wakil panglima berada dalam satu garis komando yang sama.

“Dalam organisasi militer, komandan dan wakil komandan itu satu kesatuan. Tidak mungkin ada dua kebijakan berbeda dalam satu struktur komando,” ujarnya.

Kekhawatiran lain yang mengemuka dalam forum tersebut adalah potensi persepsi publik internasional, terutama masyarakat Palestina, terhadap keterlibatan Indonesia dalam misi yang digagas di luar mekanisme PBB. Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu negara yang konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional.

Sejumlah purnawirawan yang hadir menyatakan bahwa langkah pengiriman pasukan dalam jumlah besar bisa memengaruhi posisi diplomatik Indonesia yang selama ini dipandang netral dan pro-kemanusiaan. Mereka menilai pendekatan diplomasi dan bantuan kemanusiaan akan lebih sejalan dengan tradisi politik luar negeri Indonesia dibandingkan pengerahan kekuatan militer dalam skema non-PBB.

Pengamat hubungan internasional yang dihubungi secara terpisah menilai polemik ini menunjukkan pentingnya transparansi pemerintah dalam menyampaikan detail rencana tersebut kepada publik. Menurutnya, publik perlu mengetahui secara jelas mandat operasi, aturan pelibatan (rules of engagement), struktur komando, hingga batasan kewenangan pasukan Indonesia di lapangan.

“Tanpa penjelasan komprehensif, wajar jika muncul spekulasi dan kekhawatiran. Pemerintah perlu membuka ruang dialog, termasuk dengan DPR dan elemen masyarakat seperti purnawirawan,” ujarnya.