Di sisi lain, dampak lonjakan harga minyak tidak berhenti pada APBN. Masyarakat berpotensi merasakan efek berantai dari kenaikan harga energi. BBM non-subsidi bisa mengalami penyesuaian harga, ongkos transportasi meningkat, dan harga barang kebutuhan pokok ikut terdorong naik akibat biaya distribusi yang lebih mahal.
“Kalau subsidi membengkak dan inflasi naik, yang terdampak paling besar tetap masyarakat. Daya beli bisa tergerus,” ujar Huda.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Prabowo yang tengah berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas sosial. Konsumsi rumah tangga selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Jika daya beli melemah akibat inflasi energi, efeknya bisa meluas ke berbagai sektor, mulai dari perdagangan hingga industri manufaktur.
Sejumlah analis kebijakan publik menilai langkah Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden mencerminkan pendekatan kolektif dalam menghadapi krisis global. Dalam situasi yang sarat ketidakpastian, komunikasi lintas pemimpin dinilai dapat memperkuat legitimasi kebijakan yang akan diambil pemerintah.
Selain itu, pengalaman para mantan presiden dalam menghadapi krisis global sebelumnya—mulai dari krisis keuangan, lonjakan harga komoditas, hingga pandemi—dapat menjadi referensi penting dalam menyusun strategi nasional. Pendekatan mitigasi yang komprehensif dinilai perlu mencakup kebijakan fiskal, moneter, serta penguatan jaring pengaman sosial.
Pemerintah juga diharapkan menyiapkan berbagai skenario, termasuk optimalisasi cadangan energi, diversifikasi sumber impor minyak, serta percepatan transisi energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap gejolak harga minyak dunia.
Pertemuan di Istana Negara tersebut bukan hanya simbol silaturahmi politik, tetapi juga sinyal bahwa pemerintah menyadari kompleksitas tantangan global yang sedang berkembang. Dengan menggalang pandangan dari para pemimpin terdahulu, Presiden Prabowo diharapkan dapat merumuskan langkah strategis yang tidak hanya responsif, tetapi juga berjangka panjang.
Di tengah memanasnya situasi Timur Tengah dan bayang-bayang tekanan ekonomi global, soliditas elite nasional menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas Indonesia. Pemerintah kini dihadapkan pada tugas menjaga keseimbangan antara kehati-hatian fiskal, perlindungan daya beli masyarakat, dan kepastian arah kebijakan di tengah ketidakpastian global yang terus berkembang.
Tinggalkan Balasan