Menurut dia, ketegasan status hukum itu diperlukan untuk menuntaskan kasus senpi ilegal Dito Mahendra.

“Kalau ketiganya terbukti melakukan tindak pidana itu di Pasal 56 KUHP, yaitu mereka yang memberikan sarana atau kesempatan baik sebelum atau saat tindak pidana itu dilakukan. Kalau setelah tindak pidana dilakukan baru dikualifikasi sebagai obstruction of justice. Tapi hal itupun harus dipastikan apa perannya dan harus dipenuhi bukti yang cukup terkait apa yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut,” kata Agus, Senin (13/11/2023).

Seperti diketahui, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri masih mengusut pihak-pihak yang membantu tersangka kasus senpi ilegal Dito Mahendra. Dito sempat masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) seusai ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, Direktur Tipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan bahwa ada tiga orang yang dicurigai terlibat membantu Dito Mahendra melarikan diri. Namun, Djuhandani tidak menjelaskan apakah ketiga orang yang dimaksud satu di antaranya adalah Nindy Ayunda, artis yang juga kekasih Dito Mahendra.

“Ada beberapa orang yang kita curigai membantu saudara DM (Dito Mahendra) melarikan diri. Ada sekitar tiga orang yang saat ini masih dalam proses pengembangan,” ujarnya di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Nindy Ayunda sendiri sudah diperiksa penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 26 Mei dan 31 Mei 2023.

JAKARTA, Eranasional.com – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan penyanyi Nindy Ayunda terkait kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal dengan tersangka Dito Mahendra, kekasihnya.

Untuk memastikan kebenaran kesaksian pelantun Cinta Cuma Satu itu, penyidik akan memeriksa security rumah Nindy Ayunda.

“Hari Kamis (15/6) besok kami akan memeriksa seorang security berinisial P untuk dugaan obstruction of justice NA (Nindy Ayunda),” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Selasa (13/6/2023).

Meski ada kecurigaan Nindy Ayunda merintangi penyidikan atau menyembunyikan Dito Mahendra, namun statusnya masih sebagai saksi. “Masih saksi,” ucap Ramadhan.

Penyelidikan dugaan obstruction of justice didasari dua laporan polisi Tipe A, yakni LP/A/1/III/2023/SPKT Dittipidum Bareskrim Polri yang dibuat tanggal 24 Maret 2023 tentang dugaan kepemilikan senjata api oleh tersangka Dito Mahendra, dan LP/A/5/V/SPKT Dittipidum Bareskrim Polri tanggal 20 Mei 2023 tentang dugaan tindak pidana menyembunyikan pelaku kejahatan.

Ramadhan menegaskan, pengusutan dugaan obstruction of justice sudah naik ke tahap penyidikan, karena polisi menemukan unsur pidana.

“Berdasarkan pemeriksaan para saksi di rumah tersebut (rumah Dito Mahendra) dan petunjuk barang bukti yang disita, dapat disimpulkan telah terjadi dugaan tindak pidana menyembunyikan tersangka,” jelas Dirtipidum Bareskrim Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, Jumat (26/5) lalu.

Dua rumah Dito Mahendra yang digeledah beralamat di Jalan Intan RSPP No. 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, dan di Jalan Taman Brawijaya III no. 6A, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dua rumah itu digeledah polisi pada Jumat (19/5).

JAKARTA, Eranasional.com – Penyanyi Nindy Ayunda berpotensi dijerat dengan pasal obstruction of justice jika terbukti menyembunyikan atau membantu pelarian tersangka kasus senjata api ilegal, Mahendra Dito Sampurno alias Dito Mahendra.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan untuk memastikan apakah Nindy Ayunda menyembunyikan Dito Mahendra, penyidik akan memanggil Ketua RT dan dua orang baby sitter.

“Ketua RT berinisial WS, sedangkan dua baby sitter berinisial S dan A,” kata Ahmad Ramadhan saat konferensi pers di Mabes Polri, Rabu (7/6/2023).

Lantas, apa itu obstruction of justice? Berikut penjelasannya.

Obstruction of justice adalah bentuk tindak kriminal karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.

Istilah obstruction of justice kerap digunakan dalam penanganan kasus hukum pidana.

Arti Istilah Obstruction of Justice

Melansir Cornell Law School, obstruction of justice adalah segala tindakan mengancam, baik menggunakan kekuasaan atau komunikasi, yang tujuannya mempengaruhi, menghalangi, menghambat sebuah proses hukum administratif.

Singkatnya, obstruction of justice adalah segala bentuk intervensi atau menghalangi sebuah proses hukum.

JAKARTA, Eranasional.com – Terdakwa kasus perintangan penyidikan (obstruction of justice)  pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Arif Rahman Arifin, menyatakan tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vonis terhadap Arif dibacakan dalam sidang pada Kamis kemarin, 23 Februari 2023.

Tim kuasa hukum Arif Rachman Arifin menyatakan menerima putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor: 806/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel tersebut.

“Pernyataan sikap tersebut didasarkan pada ketetapan hati bahwa klien kami sepenuhnya menerima putusan hakim yang telah diambil,” kata tim kuasa hukum Arif Rachman Arifin dalam keterangan tertulis, Sabtu, 25 Februari 2023.

Kuasa hukum menyatakan pertimbangan hukum berdasarkan pada proses dan kerja keras para penegak hukum sejak pemeriksaan di tingkat kepolisian, penuntutan oleh pihak kejaksaan hingga persidangan pada tingkat pengadilan.

Arif Rachman Arifin juga mengapresiasi majelis hakim dan jaksa penuntut umum yang telah bekerja keras, mencurahkan pikiran dan tenaga demi menjalankan persidangan yang adil, proporsional sekaligus transparan dengan berdasarkan pada semangat profesionalisme yang berintegritas tinggi sebagai penegak hukum di Indonesia.

Adapun alasan Arif tidak mengajukan banding adalah karena dia ingin agar putusan tersebut berkekuatan hidup tetap. Kuasa hukum Arif menyatakan kliennya ingin segera melanjutkan karir sebagai anggota Polri.

“Harapan kami begitu besar karena klien kami berkeinginan dapat dengan segera melanjutkan hidup, menata kembali nasib serta memperjuangkan kelanjutan pengabdian klien kami kepada bangsa dan negara melalui institusi Polri,” kata kuasa hukum.

Majelis hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Akhmad Suhel, Hakim Anggota Hendra Yuristiawan, dan Hakim Anggota Djuyamto memvonis Arif Rahman Arifin hukuman penjara 10 bulan dan denda Rp 10 juta subsider kurungan tiga bulan penjara. Majelis hakim menyatakan Arif bersalah melanggar Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Arif Rachman Arifin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dakwaan pertama primer. Menjatuhkan terdakwa dengan 10 bulan penjara atau denda 10 juta. Apabila tidak dibayar maka akan diganti penjara tiga bulan,” kata Hakim Ketua Akhmad Suhel saat membacakan putusan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 23 Februari 2023.

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya jaksa menuntut Arif dengan hukuman penjara satu tahun dan denda Rp 10 juta subsider tiga bulan kurungan karena melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengungkapkan hal yang memberatkan dan meringankan hukuman Arif dalam perkara perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Yosua.

Hakim Anggota Hendra Yuristiawan mengatakan hanya ada satu hal memberatkan, yakni perbuatan Arif Rachman Arifin bertentangan dengan asas profesionalisme yang berlaku sebagai anggota Polri.

Adapun ada tiga hal meringankan bagi Arif, yakni ia belum pernah dipidana sebelumnya. Kemudian, Arif memiliki tanggungan keluarga, dan terakhir ia bersikap sopan serta kooperatif sehingga membuat pengungkapan peristiwa penembakan Brigadir Yosua menjadi terang.

Vonis terhadap Arif Rahman Arifin itu sama seperti yang didapatkan oleh AKP Ifran Widyanto. Sementara dua terdakwa lainnya,

Kompol Baiquni Wibowo dan Kompol Chuck Putranto mendapatkan vonis 1 tahun penjara. Dua terdakwa lainnya, Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria baru akan menjalani sidang pada Kamis mendatang. **

JAKARTA, Eranasional.com – Baiquni Wibowo, terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, divonis satu tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2023). Hukuman terhadap Baiquni ini lebih berat ketimbang dua terdakwa lainnya yang telah dijatuhkan vonis, Arif Rahman Arifin dan Irfan Widyanto.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta yang dipimpin Hakim Ketua Afrizal Hady, bersama Hakim Anggota Raden Ari Muladi, dan Hakim Anggota Muhammad Ramdes, menyatakan Baiquni terbukti bersalah seperti dalam dakwaan pertama primer jaksa penuntut umum.

Baiquni disebut melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun, dan pidana denda sebesar Rp 10 juta rupiah, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 bulan kurungan,” kata Hakim Ketua Afrizal Hady di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 24 Februari 2023.

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, Baiquni dituntut jaksa dengan hukuman penjara dua tahun dan denda Rp 10 juta subsider tiga bulan penjara.

Baiquni merupakan orang yang ikut menyalin, menonton dan menyimpan rekaman kamera keamanan (CCTV) di lingkungan rumah dinas mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan. Rumah dinas Sambo merupakan lokasi pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua.

Rekaman tersebut penting karena menjadi salah satu barang bukti yang membongkar skenario palsu kematian Brigadir Yosua yang dibuat Sambo.

Awalnya, Sambo menyebarkan kabar bahwa ajudannya itu tewas setelah tembak menembak dengan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, ajudannya yang lain. Sambo bercerita bahwa dia tak ada di rumah dinasnya saat kejadian itu.

Cerita Sambo terbantahkan ketika Baiquni dan tiga rekannya menonton rekaman tersebut. Mereka melihat Brigadir Yosua masih hidup saat Sambo tiba di sana.

Rekaman tersebut juga sempat memperlihatkan Ferdy Sambo menjatuhkan sepucuk pistol dan mengenakan sarung tangan hitam.

Keterangan sejumlah saksi dalam persidangan, menyebut pistol yang dijatuhkan Sambo itu milik Yosua yang sebelumnya diamankan oleh Bripka Ricky Rizal, ajudan Sambo lainnya.

Rekaman itu sempat tak diketahui keberadaannya karena Sambo memerintahkan Arif Rachman Arifin untuk menghapusnya. Sambo juga mengancam agar mereka yang telah menonton tak buka mulut.

Arif kemudian memerintahkan Baiquni untuk menghapus rekaman yang berada di laptopnya itu. Rupanya, Baiquni sempat menyalin rekaman tersebut di sebuah diska lepas (flash disk) sebelum menyerahkan laptopnya kepada Arif untuk dihancurkan.

Diska lepas itu kemudian diserahkan istri Baiquni kepada penyidik. Hal itulah yang kemudian yang memperkuat dugaan keterlibatan Ferdy Sambo dalam pembunuhan Brigadir Yosua.

Hukuman untuk Baiquni Wibowo ini lebih tinggi dari yang didapatkan Arif Rahman Arifin dan Irfan Widyanto.

Keduanya sebelumnya telah mendapatkan vonis 10 bulan penjara dari majelis hakim. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih akan menjatuhkan vonis terhadap terdakwa lainnya dalam kasus ini, Chuck Putranto, pada hari ini.

Sementara dua terdakwa lainnya, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, akan menjalani sidang vonis pada Kamis pekan depan.

JAKARTA, Eranasional.com – Jaksa penuntut umum (JPU) menolak pledoi terdakwa kasus penghalangan penyidikan (obstruction of jusice) pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Arif Rachman Arifin, dalam sidang pembacaan replik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/2/2023). Menurut jaksa, tak ada bukti Arif melakukan tindak pidana karena unsur paksaan dari atasannya, mantan Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo.

“Daya paksa yang didalilkan oleh terdakwa Arif Rachman Arifin tidak terbukti karena saksi Ferdy Sambo tidak melakukan paksaan atau ancaman secara nyata terhadap terdakwa Arif Rachman Arifin,” kata jaksa.

Jaksa juga menyatakan alasan Arif bahwa dirinya berada dalam tekanan psikis Ferdy Sambo tidak bisa dijadikan alasan penghapus pidana.

Mengutip seorang pakar pidana, Jaksa mengatakan tidak setiap tindakan yang dapat mendatangkan perasaan takut menjadi dasar tidak dapat dihukumnya seseorang yang mendapat paksaan, baik untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak melakukan sesuatu perintah jabatan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 2 KUHP.

Arif Rachman Arifin adalah mantan Wakil Kepala Detasemen B Biro Paminal Divisi Propam Polri. Dia terseret kasus pembunuhan Brigadir Yosua karena ikut dalam upaya penghilangan barang bukti berupa rekaman kamera keamanan (CCTV) di lingkungan sekitar rumah dinas Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Rekaman itu penting karena menjadi salah satu bukti dalam terbongkarnya skenario palsu kematian Brigadir Yosua yang dibuat Sambo.

Dalam skenario yang dia ciptakan, Sambo mengaku tiba di rumah dinasnya setelah Yosua tewas akibat tembak menembak dengan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, padahal dalam rekaman terlihat jelas Yosua masih sehat saat Sambo tiba.

Sambo kemudian memerintahkan Arif dan sejumlah anak buahnya yang lain untuk menghapus rekaman itu. Dia juga mengancam agar Arif cs tutup mulut.

Jaksa pun menuntut Arif Rachman Arifin satu tahun penjara dan denda Rp 10 juta subsider tiga bulan kurungan. Jaksa menilai Arif tahu betul bukti sistem elektronik yang ada kaitannya terbunuhnya Yosua sangat berguna untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi.

Selain itu, Arif dinilai semestinya melakukan tindakan mengamankan barang bukti untuk diserahkan kepada penyidik.

“Tindakan terdakwa telah melanggar prosedur pengamanan bukti sistem elektronik terkait kejahatan tindak pidana, di mana di dalam perbuatan tersebut tidak didukung surat perintah yang sah,” kata jaksa dalam sidang 27 Januari lalu.

Dalam pledoinya, Arif Rachman Arifin menyatakan bahwa dirinya melakukan hal tersebut karena perintah atasannya, Ferdy Sambo. Dia juga menyinggung soal budaya komando dalam tubuh Polri yang membuat dia tak bisa menolak perintah tersebut.

Selain Arif Rachman Arifin dan Ferdy Sambo, terdapat lima terdakwa lainnya dalam kasus obstruction of justice kematian Brigadir Yosua ini.

Mereka adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Chuck Putranto, Baiquni Wibowo dan Irfan Widyanto. Kelimanya juga dijadwalkan menjalani sidang pembacaan replik hari ini. **

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Wakapolri, Komjen (Purn) Oegroseno menjadi saksi dalam sidang kasus perintangan penyidikan (obstruction of justice) kasus pembunuhan Brigadir Yoshua, yang melibatkan dua anggota Polri, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria.

Oegroseno menyatakan dirinya mau menjadi saksi yang meringankan untuk kedua terdakwa tersebut karena mengerti tugas sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri. Sebab, dirinya pernah menjabat sebagai  Kadiv Propam sebelum menjadi Wakapolri.

“Kebetulan saya mantan Kadiv Propam dan saya mengikuti perkembangan kasus ini. Mudah-mudahan peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi, dan mereka-mereka ini dulu anak buah saya,” kata Oegroseno saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat (20/1/2023).

Dalam sidang, Oegroseno memberikan keterangan bahwa eks Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan memiliki integritas yang tinggi. Hal tersebut dirasakan dirinya saat menjadi atasan langsung Hendra Kurniawan.

Dia mengungkapkan integritas Hendra yang tinggi saat ditanya oleh tim penasihat hukum Hendra.

“Kinerjanya bagaimana saat Pak Hendra dinas dengan Bapak?” tanya Brian, kuasa hukum Hendra Kurniawan.

Oegroseno menjelaskan, Hendra Kurniawan menjadi bawahannya saat terdakwa masih berpangkat AKBP. Hendra dinilai memiliki karakter dan sikap kritis sejak menjadi perwira menengah institusi Polri.

“Selama dengan saya, memang integritasnya, mohon maaf, tinggi,” ucap Oegroseno.

Selain itu, lanjut Oegroseno, Hendra juga disebutnya sebagai perwira yang berani tampil beda dan berani menyampaikan pendapat kepada atasannya.

Oegroseno mengatakan, perintahnya pernah ditolak Hendra, dan Hendra pernah mengusulkan untuk mengubah perintah sesuai dengan usulannya.

“Jadi dia bisa berbeda pendapat. Nah ini yang terjadi dalam zaman saya. Saya lebih senang punya anak buah yang seperti ini. Jadi tidak bisa dijerumuskan pimpinan, dia punya prinsip,” tuturnya.

Tak Ada Pelanggaran Profesi Masuk Pidana

Setelah memberikan kesaksian, di luar ruang sidang Oegroseno mengungkapkan pendapatnya terkait peristiwa yang membelit Hendra Kurniawan. Menurut dia, pelanggaran Hendra Kurniawan dan rekan-rekannya dalam obstruction of justice adalah pelanggaran profesi.

“Di seluruh dunia pun tidak ada pelanggaran profesi yang masuk pidana,” kata Oegroseno di luar sidang.

Menurut dia, proses etik sudah cukup untuk menyelesaikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Hendra dan tersangka obstruction of justice lainnya. “Kalau dikaitkan dengan obstruction of justice itu, itu tugas Polri terutama berkaitan dengan TKP, polisi lalai, atau tidak ada pengetahuan atau enggak sengaja di TKP. Jadi, kasus Hendra dan terdakwa lainnya jangan langsung obstruction of justice. Cukup dikaitkan dengan pelanggaran profesi, cukup ditangani internal saja,” tuturnya.

Turuti Perintah Ferdy Sambo

Seperti diberitakan Dalam kasus ini, Hendra Kurniawan, Arif Rachman, Baiquni Wibowo, Chuck Putranto, Irfan Widyanto, dan Agus Nurpatria didakwa telah melakukan perintangan penyidikan pengusutan kematian Brigadir Yoshua. Mereka mengaku melakukan itu karena perintah Ferdy Sambo.

Mereka bersama Ferdy Sambo dijerat Pasal 49 jo Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Keenam anggota polisi tersebut dikatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuruti perintah Ferdy Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kadiv Propam Polri untuk menghapus CCTV di tempat kejadian perkara (TKP) lokasi Brigadir Yoshua tewas.

Para terdakwa juga dijerat dengan Pasal 48 jo Pasal 32 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, mereka juga dijerat dengan Pasal 221 Ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA, Eranasional.com – Terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat, Arif Rachman Arifin, mengungkapkan bahwa istrinya sempat meminta agar anak-anaknya diliburkan dari sekolah seiring disidangkan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Irjen Ferdy Sambo.

Istrinya, kata Arif Rachman, takut Sambo akan marah jika dirinya berterus terang selama persidangan. Dia menyebut, istrinya menyampaikan keinginan itu saat menjenguknya usai sidang.

“Jadi, kemarin selesai sidang, istri saya datang besuk dan dia bertanya, ‘kalau nanti Pak Ferdy Sambo marah bagaimana dengan anak-anak,” ucap Arif Rachman menirukan perkataan istrinya di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat, 13 Januari 2023.

Arif Rachman Arifin juga mengatakan kepada Majelis Hakim, istrinya juga khawatir akan keselamatan dirinya.

“Rasa takut istri saya besar Yang Mulia. Kemarin ketika saya menceritakan yang berbeda dengan Pak Ferdy Sambo saja, terus terang keluarga saya takut,” ucap Arif.

“Istri saya sampai khawatir, nanti anak-anak bagaimana. Bayangkan saja, ajudannya (Brigadir Yoshua) saja dibunuh, bagaimana saya, tidak kepikiran Yang Mulai,” sambungnya.

Mantan Wakil Detasemen B Biro Paminal Divisi Propam Polri ini terjerat kasus setelah ia menjalani perintah Ferdy Sambo untuk menutupi jejak pembunuhan Brigadir Yoshua.

Awalnya, dia tidak curiga dengan Ferdy Sambo yang membuat rekayasa seakan-akan Yoshua tewas akibat terlibat baku tembak dengan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sambo, dalam skenario itu, diskenariokan tiba di rumah dinasnya atau lokasi kejadian setelah Yoshua tewas.

Arif baru sadar cerita tembak-menembak yang disebar Sambo hanya rekayasa setelah menonton rekaman CCTV Pos Pengamanan Kompleks Polri Duren Tiga. Dalam rekaman itu terlihat jelas Yoshua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya itu.

Dia kemudian melaporkan hal itu kepada Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan yang kemudian memerintahkannya untuk melapor ke Ferdy Sambo.

Saat menghadap, Arif Rachman Arifin diperintahkan Ferdy Sambo untuk menghapus dan memusnahkan rekaman yang ia tonton tersebut.

Sambo juga disebut sempat mengancam para anak buahnya yang menonton rekaman tersebut untuk tutup mulut.

Rekaman CCTV itu akhirnya terungkap setelah tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menemukannya dalam sebuah disk lepas (flash disk) milik Baiquni Wibowo.

Rupanya, Baiquni sempat menyalin rekaman tersebut sebelum menghapus seluruh isi dalam cakram padat (hard disk) di laptopnya yang kemudian dihancurkan. Rekaman itu membongkar skenario palsu yang diciptakan Ferdy Sambo.

Hal lain yang menguatkan bahwa Brigadir Yoshua tidak tewas karena peristiwa tembak menembak adalah pengakuan dari Richard Eliezer.

Kepada penyidik timsus, Richard mengaku dirinya menembak Yoshua atas perintah Sambo. Richard bahkan menyatakan Ferdy Sambo ikut mengeksekusi Yoshua.

JAKARTA, Eranasional.com – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menggelar sidang lanjutan perkara dugaan obstruction of justice kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Jumat (13/1/2023).

Adapun agenda sidang kali ini, yakni pemeriksaan terdakwa dan pemeriksaan saksi meringankan terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus Brigadir J.

Dalam persidangan hari ini ada empat terdakwa perkara dugaan obstruction of justice yang dihadirkan. Keempat terdakwa itu, yakni Arif Rachman Arifin, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan Irfan Widyanto.

Untuk terdakwa Arif Rachman Arifin, Hendra Kurniawan, dan Agus Nurpatria akan menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa pada pukul 09.00 WIB dan 13.30 WIB.

Sedangkan untuk terdakwa Irfan Widyanto akan menjalani sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli a de charge atau saksi yang meringankan terdakwa dengan menghadirkan ahli pidana, ahli ITE dan ahli psikologi.

Diketahui, Ferdy Sambo didakwa melakukan obstruction of justice atau merintangi penyidikan tewasnya Brigadir J. Hal tersebut dia lakukan bersama dengan Hendra Kurniawan, Arif Rachman Arifin, Chuck Putranto, Baiquni Wibowo, Agus Nurpatria, dan Irfan Widyanto.

Mereka didakwa melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 subsider Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau diancam dengan pidana dalam Pasal 233 KUHP subsider Pasal 221 ayat (1) ke-2 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA, Eranasional.com – Kuasa hukum Arif Rachman Arifin, terdakwa kasus obstruction of justice, Junaedi Saibih mencurigai ada upaya dari Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan menyudutkan kliennya.

“Faktanya memang sejak awal Arif Rachman ini yang melaporkan kepada HK (Hendra Kurniawan) soal kejanggalan kasus ini. Bahkan dalam dakwaan juga jelas disebutkan bahwa Arif yang pertama kali terkejut saat melihat CCTV Yoshua (Nofriansya Yoshua Hutabarat atau Brigadir J) masih hidup,” kata Junaedi.

Sebagai informasi, pada persidangan Arif Rachman Arifin sempat membeberkan di hadapan Majelis Hakim bahwa Ferdy Sambo punya strategi untuk menyelamatkan Hendra Kurniawan dari kasus obstruction of justice atau merintangi penyidikan kematian Brigadir J.

Hal itu disampaikan Ferdy Sambo kepadanya saat sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada 2 September 2022 lalu.

“Tanggal 2 September 2022, Pak Ferdy Sambo ini pada saat sidang kode etik memanggil saya, saat istirahat, dan meminta saya untuk mengikuti kronologis BAP-nya dia dengan alasan dan penyampaiannya ke saya ‘Rif kita harus jaga senior kamu, Hendra Kurniawan, karena kariernya sudah bagus di Brigjen’,” kata Arif dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (5/1/2023).

Selain itu, Ferdy Sambo juga menjanjikan bisa menyelamatkan dirinya jika mengikuti kronologis BAP yang dibuatnya. Hanya saja, Arif Rachman menolak permintaan Ferdy Sambo.

“Jadi kalau Hendra Kurniawan selamat kamu pasti selamat. Jadi ikuti saja BAP saya. Tapi saya menolak mengikuti keinginan dia,” ucap Arif Rachman.

Sementara itu, pakai hukum pidana, Aan Eko Widiarto, menilai hubungan kedekatan Ferdy Sambo dengan Hendra Kurniawan dapat berdampak pada upaya kerja sama keduanya dalam memberikan keterangan menyudutkan terhadap terdakwa lainnya dalam kasus kematian Brigadir J, termasuk kepada Arif Rachman Arifin yang belakangan membongkar strategi BAP eks Kadiv Propam Polri itu.

“Itu pasti, apalagi keduanya punya hubungan yang sangat dekat. Itu terlihat ketika Hendra Kurniawan sedang mancing dihubungi Ferdy Sambo karena ada masalah. Bahasanya kan seperti keluarga sendiri,” ujar Aan, Minggu (8/1/2023).

“Ketika mengantarkan jenazah Brigadir J, Hendra Kurniawan menggunakan jet pribadi. Mereka sudah tim lah. Dengan kedekatan seperti itu, sangat mungkin untuk saling melindungi,” sambungnya.

Menurut Aan, upaya tersebut merupakan upaya untuk meringankan hukuman para terdakwa, sama halnya ketika Ferdy Sambo melindungi istrinya, Putri Candrawathi, yang juga sebagai terdakwa.

“Yang lain dengan mudahnya ditetapkan sebagai terdakwa, sedangkan Putri yang terakhir. Memang sangat wajar saling melindungi, tapi akan ada yang dikorbankan,” tuturnya.

Seperti upaya Ferdy Sambo berkelit dengan mengatakan dirinya tidak memerintahkan membunuh Ferdy Sambo, tapi menghajar, kepada terdakwa Richard Eliezer alias Bharada D. Hal itu terkesan berupaya melimpahkan tanggung jawab kepada Bharada Dm bukan dirinya.

“Kalau di kasus obstruction of justice Arif yang mau dikorbankan. Saya kira wajar jika seorang terdakwa ingin meringankan dirinya sendiri, meringankan timnya atau orang yang bersama-sama dalam melakukan kejahatan itu,” kata Arif.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo menegaskan bahwa tak ada anak buahnya yang semula tahu dirinya merekayasa kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Sambo memastikan, tidak ada persekongkolan antara dia dan para anak buah yang kini menjadi terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus kematian Yosua.

Ini Sambo sampaikan saat hadir sebagai saksi sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rachman Arifin di PN Jaksel, Kamis (5/1/2023).

“Mereka ini tidak ada yang tahu skenario ini, mereka tidak ada konspirasi dengan saya karena mereka dihukum,” kata Sambo di hadapan Majelis Hakim.

Sambo mengaku, pada awal mencuatnya kasus ini, dia mengelabuhi bawahannya agar bersedia membantu memuluskan skenario kematian Yosua yang dia susun.

Kepada para anak buah, mantan jenderal bintang dua itu bilang bahwa Yosua tewas setelah terlibat baku tembak dengan Richard Eliezer atau Bharada E.

Sambo juga berkata, peristiwa ini diawali dari pelecehan yang dilakukan Yosua terhadap istrinya, Putri Candrawathi. Saat itu, anak buah Sambo percaya terhadap tipu muslihat atasannya.

Sambo bilang, tidak ada bawahan yang meragukan skenarionya karena ketika itu dia menyandang jabatan tinggi sebagai Kadiv Propam.

“Sepertinya pada tanggal 8 sampai 13 (Juli) pada saat saya suruh merusak (barang bukti) itu tidak ada (keraguan),” ujar Sambo. “Karena saya juga tidak ada kemudian membisikkan nanti kamu harus begini, kamu ambil, ini tidak ada,” tuturnya.

Namun demikian, Sambo mengaku bersalah atas perbuatan ini. Dia pun berjanji bakal bertanggung jawab. Mantan perwira tinggi itu justru heran mengapa para anak buahnya ikut dijadikan tersangka kasus ini.

“Jangan karena dia Karo (Kepala Biro) saya, dia Kaden (Kepala Detasemen) saya, dia Wakaden (Wakil Kepala Detasemen) saya kemudian dia harus dijadikan tersangka, kemudian harus dipecat,” ucapnya.

Sambo mengaku menganggung beban berat karena para anak buahnya terseret kasus ini. Padahal, dialah yang bersalah dalam perkara perintangan penyidikan kematian Yosua.

“Sudah saya sampaikan di (sidang) kode etik, saya sudah buat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan, saya sesali, saya berdosa sama mereka dan keluarga, berat sekali beban yang harus saya tanggung,” tutur Sambo. **

JAKARTA, Eranasional.com – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan membantah narasi yang menyebutkan bahwa Ketua Majelis Hakim kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Wahyu Iman Santoso, membocorkan vonis Ferdy Sambo.

Adapun narasi ini timbul dari video viral curhatan seorang pria yang diduga Wahyu Iman Santoso kepada seorang wanita di media sosial.

Pejabat Humas PN Jaksel Djuyanto mengatakan, narasi perihal vonis terhadap mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo yang telah disiapkan Majelis Hakim merupakan framing untuk kepentingan tertentu.

“Di sana kan ada framing itu. Ada narasi bahwa ada yang membocorkan. Itu tidak benar, masih pemeriksaan kok,” tegas Djuyanto di PN Jaksel, Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Jumat (6/1/2023).

Sehari sebelumnya, Kamis (5/1/2023), di persidangan yang digelar di PN Jaksel, Ferdy Sambo mengaku dirinya dihubungi seorang jenderal bintang dua Mabes Polri usai skenario pembunuhan terhadap Brigadir J terbongkar.

Hal itu diungkapkan Ferdy Sambo saat diperiksa sebagai saksi bagi terdakwa kasus obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rachman Arifin.

“Akhirnya cerita ini terbongkar. Terbongkarnya karena apa?” tanya Hakim.

“Jadi, pada tanggal 5 Agustus 2022, saya ditelepon rekan saya, pejabat utama di Mabes Polri. Dia menyampaikan, ‘Bro, ini Richard (Bharada E) mengubah keterangan,” ungkap Ferdy Sambo.

JAKARTA, Eranasional.com- Kamaruddin Simanjuntak menyampaikan pengunduran dirinya sebagai penggacara keluarga Brigadir Joshua.

Kamaruddin Simanjuntak mundur merupakan bentuk kekecewaan atas proses hukum terhadap Ferdy Sambo yang hanya jalan di tempat.

“Saya betul-betul minta maaf, saya sudah berjuang dengan mengorbankan segalanya, baik pikiran materi maupun waktu,” kata Kamaruddin dalam video yang diunggah akun Youtube NNE Indonesia, dikutip eranasionalcom, Senin 19 September 2022.

Pengunduran diri Kamaruddin Simanjuntak itu juga merupakan keinginan keluarga Brigadir Joshua yang meminta agar kasus Brigadir Joshua disudahi saja.

Alasan keluarga, kata Kamaruddin, karena merasa lelah melihat proses hukum yang berputar-putar dan semakin tak jelas itu.

“Pak Samuel sebagai orang tua daripada almarhum sudah menyatakan, ‘sudah selesai bahwa anak saya tidak bisa kembali’,” ujarnya.

“Beliau juga berpesan, ‘sudah cukup pak, kami sudah capek pak, kami mendengar aja capek’,” tutur Kamaruddin meniru ucapan Samuel.

Kamaruddin juga mengungkapkan proses hukum yang sudah berjalan tiga bulan, nyatanya tak diungkap secara terang-terangan.

“Sudah tiga bulan berturut-turut sejak Juli, Agustus, September perkara tidak terang-terang,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Kamaruddin juga mempertanyakan integritas Polri dalam menyelidiki anggota polisi yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua.

Semestinya, kata dia, ada puluhan anggota polisi yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua itu.

Sayangnya, dari puluhaan polisi yang terlibat, hanya tujuh orang saja yang ditetapkan menjadi tersangka.

“Minimal 35-30 tersangka. Sampai hari ini baru lima ditambah dengan tujuh. Yang tujuh itu pun juga salah satu dari lima itu, yaitu tersangka obstruction of justice,” ungkapnya.