Jaksa Penuntut Umum (JPU) meyakini Roy terbukti bersalah merintangi penyidikan KPK di kasus korupsi Lukas Enembe.

“Menyatakan Terdakwa Stefanus Roy Rening telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menghalang-halangi penyidikan kasus tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan tunggal,” kata jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Stefanus Roy Rening dengan pidana penjara selama 5 tahun,” sambung jaksa.

Selain itu, jaksa juga menuntut Stefanus Roy Rening membayar denda Rp150 juta. Dan, jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan badan selama 4 bulan.

Menurut jaksa, hal yang memberatkan tuntutan karena Roy Rening dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Roy Rening juga dianggap berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit pembuktian.

“Sedangkan hal-hal yang meringankan, Terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga. Terdakwa juga tidak memperoleh atau tidak menikmati hasil tindak pidana,” ujar jaksa.

Jaksa meyakini Stefanus Roy Rening melanggar Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Stefanus Roy Rening didakwa dalam kasus perintangan penyidikan. Dia didakwa secara aktif berperan dalam merintangi hingga berupaya menggagalkan penyidikan kasus korupsi yang dilakukan KPK terkait kasus korupsi Lukas Enembe.

“Bahwa Terdakwa, baik secara langsung maupun dengan memberikan perintah kepada tim penasihat hukum Lukas Enembe, memberikan arahan kepada Lukas Enembe, Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Bangun Papua, dan beberapa orang saksi, di antaranya Muhammad Ridwan Rumasukun selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua dan Wilicius selaku staf bagian Lelang PT Tabi Bangun Papua untuk melakukan sesuatu sesuai dengan arahan Terdakwa,” kata jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu, 27 September 2023.

Selain itu, Roy Rening juga menghasut Lukas Enembe untuk tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pada 12 September 2022.

Dalam pertemuan di rumah Lukas Enembe pada 11 September 2022, kata jaksa, Roy Rening juga menyampaikan soal kebutuhan pengerahan massa. Jaksa mengatakan massa itu diarahkan ke Mako Brimob Jayapura.

Jaksa menyebut skenario yang dirancang oleh Roy Rening tersebut berhasil.

Kata jaksa, KPK gagal memeriksa Lukas Enembe pada 12 September 2022 dan ribuan orang melakukan demonstrasi di depan Mako Brimob Jayapura.

Roy juga diduga memberikan arahan kepada Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijatono Lakka terkait pemberian keterangan kepada penyidik.

Roy juga meminta Rijatono membuat video klarifikasi pemberian uang Rp1 miliar ke Lukas Enembe.

Jaksa KPK juga menjelaskan Roy Rening berperan dalam memberikan saran kepada staf bagian lelang PT Tabi Bangun Papua Willicius agar tidak memenuhi panggilan penyidik.

Selain itu, Roy juga diduga menghasut Sekda Papua Ridwan Rumasukun agar tidak menyerahkan uang Rp10 miliar yang dipakai untuk merayakan ulang tahun anaknya ke KPK. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan penyanyi Nindy Ayunda terkait kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal dengan tersangka Dito Mahendra, kekasihnya.

Untuk memastikan kebenaran kesaksian pelantun Cinta Cuma Satu itu, penyidik akan memeriksa security rumah Nindy Ayunda.

“Hari Kamis (15/6) besok kami akan memeriksa seorang security berinisial P untuk dugaan obstruction of justice NA (Nindy Ayunda),” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Selasa (13/6/2023).

Meski ada kecurigaan Nindy Ayunda merintangi penyidikan atau menyembunyikan Dito Mahendra, namun statusnya masih sebagai saksi. “Masih saksi,” ucap Ramadhan.

Penyelidikan dugaan obstruction of justice didasari dua laporan polisi Tipe A, yakni LP/A/1/III/2023/SPKT Dittipidum Bareskrim Polri yang dibuat tanggal 24 Maret 2023 tentang dugaan kepemilikan senjata api oleh tersangka Dito Mahendra, dan LP/A/5/V/SPKT Dittipidum Bareskrim Polri tanggal 20 Mei 2023 tentang dugaan tindak pidana menyembunyikan pelaku kejahatan.

Ramadhan menegaskan, pengusutan dugaan obstruction of justice sudah naik ke tahap penyidikan, karena polisi menemukan unsur pidana.

“Berdasarkan pemeriksaan para saksi di rumah tersebut (rumah Dito Mahendra) dan petunjuk barang bukti yang disita, dapat disimpulkan telah terjadi dugaan tindak pidana menyembunyikan tersangka,” jelas Dirtipidum Bareskrim Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, Jumat (26/5) lalu.

Dua rumah Dito Mahendra yang digeledah beralamat di Jalan Intan RSPP No. 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, dan di Jalan Taman Brawijaya III no. 6A, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dua rumah itu digeledah polisi pada Jumat (19/5).