Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta pemerintah daerah disiplin menjalankan ketentuan tata ruang.
Ia mengingatkan kepala daerah agar tidak mengubah peruntukan wilayah secara sembarangan, terlebih jika bertentangan dengan aturan tata ruang yang lebih tinggi.
Maruarar, yang akrab disapa Ara, bahkan menegaskan kepala daerah dapat dipidana apabila terbukti melakukan pelanggaran tata ruang.
Pernyataan tersebut disampaikan Ara dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (7/9).
Ia menilai kepastian tata ruang harus dijaga secara konsisten mulai dari tingkat nasional hingga daerah.
Menurut Ara, perubahan tata ruang di tingkat daerah berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan di tingkat provinsi maupun nasional.
“Saya tadi kasihkan beberapa kabupaten, kalau itu dikerjakan, di luar itu pelanggaran. Kepala daerah yang melakukan itu pidana. Kalau saya itu harus keras gitu, jangan nanti dilobi berubah, dilobi berubah. Wah, kacau. Menurut saya mesti tegas kita untuk menegakkan hukum,” kata Ara.
Ia menilai aturan tata ruang harus memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Dengan kepastian tersebut, setiap pihak dapat mengetahui sejak awal peruntukan sebuah wilayah, mulai dari kawasan industri, perumahan komersial hingga hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ara menegaskan aturan tata ruang di tingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
Tinggalkan Balasan