“Enggak bisa dong kebijakan di bawahnya bertentangan dengan di atasnya. Di-lock aja, di-lock aja bagaimana pengaturannya,” ujarnya.
Menurut dia, kepastian tata ruang juga dapat mengurangi ketidakpastian dalam penyediaan lahan untuk pembangunan.
Investor yang hendak mendirikan pabrik, misalnya, tidak perlu lagi mencari lokasi secara acak karena kawasan yang diperuntukkan bagi industri telah ditetapkan.
“Jadi kalau besok ada investor dia mau bangun pabrik, ‘oh di sini tempatnya. Oh saya jangan cari-cari sama calo tanah di mana-mana lagi, udah jelas di mana-mana. Ada perumahan, oh komersial di sini, oh MBR di sini’,” tutur Ara.
Tata Ruang Sudah Berjenjang
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa sistem tata ruang Indonesia sebenarnya telah memiliki jenjang aturan dari tingkat nasional hingga kabupaten dan kota.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional menggunakan skala peta 1:1 juta. Ketentuan tersebut kemudian diturunkan ke RTRW provinsi dengan skala 1:250 ribu.
Selanjutnya, RTRW kabupaten menggunakan skala 1:50 ribu, RTRW kota 1:25 ribu, sementara Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menggunakan skala 1:5 ribu.
“Sebetulnya dari atas sampai bawah itu ada,” kata Nusron.
Namun, menurut Nusron, persoalan utamanya bukan ketiadaan aturan, melainkan kedisiplinan pemerintah daerah dalam menjalankannya.
Tinggalkan Balasan