Ia menyoroti masih adanya kepala daerah, khususnya bupati, yang melakukan perubahan RTRW setelah mendapat lobi dari pengembang.
Perubahan tersebut, kata dia, dalam sejumlah kasus tidak sejalan dengan RTRW provinsi maupun nasional.
“Sebetulnya sudah ada, cuma kalau sudah ada banyak enggak disiplin. Terutama bupati-bupati ini, ketika dilobi pengembang membuat RTRW yang kadang-kadang tidak sesuai dengan RTRW Provinsi maupun RTRW Nasional. Dengan adanya ini enggak bisa lagi sekarang,” ujar Nusron.
Pemerintah saat ini juga tengah melakukan penyesuaian periode RTRW nasional, provinsi, serta kabupaten/kota setelah pelaksanaan Pilkada serentak.
Penyesuaian tersebut dilakukan agar periode perencanaan pembangunan antardaerah tidak saling bertabrakan.
Lindungi Lahan Pertanian
Penertiban tata ruang juga menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga lahan pertanian dari ancaman alih fungsi.
Nusron sebelumnya menyoroti tingginya tekanan terhadap lahan sawah di sejumlah daerah. Di Banten, misalnya, banyak lahan pertanian telah beralih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan.
Sementara di Bali, alih fungsi lahan sawah terjadi untuk pembangunan vila, hotel, serta berbagai fasilitas pariwisata.
“Banten sudah banyak terkonversi untuk industri dan perumahan. Bali sudah banyak terkonversi untuk vila dan hotel-hotel serta pariwisata, terutama restoran di tengah sawah di kawasan Badung dan sebagainya,” kata Nusron.
Pemerintah mencatat penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional kini mencapai 87,52 persen.
Tinggalkan Balasan