Capaian tersebut telah melampaui target 2026 sebesar 78 persen sekaligus melewati target akhir 2029 yang ditetapkan minimal 87 persen.
Berdasarkan paparan ATR/BPN, angka tersebut setara sekitar 6,43 juta hektare dari total 7,35 juta hektare lahan baku sawah nasional.
Meski secara nasional telah melampaui target, masih terdapat tujuh provinsi yang tingkat penetapan LP2B-nya berada di bawah 87 persen.
Ketujuh daerah tersebut adalah Riau, Jambi, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan capaian perlindungan lahan di setiap provinsi akan dikunci agar tidak kembali mengalami penurunan.
Sementara daerah yang masih berada di bawah angka 87 persen diberikan ruang untuk meningkatkan cakupan perlindungan lahan pertaniannya.
Nusron mengatakan pemerintah selanjutnya akan meminta kepala daerah melakukan penyesuaian terhadap RTRW masing-masing.
Ia menyebut berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2026, revisi RTRW kini dapat dilakukan sebelum periode lima tahun dan dimungkinkan secara parsial. Salah satunya dengan melakukan perubahan hanya terhadap pola ruang pada kawasan sawah.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan lahan pangan di tengah tingginya tekanan alih fungsi lahan.
Nusron menegaskan ketersediaan lahan dan air merupakan dua faktor fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pemerintah mencapai target swasembada pangan. []
Tinggalkan Balasan